Jakarta, Maret.id — Mensos yang kerap disapa Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial tengah menyelesaikan proses verifikasi dan konsolidasi data penerima bantuan sosial bersama pemerintah daerah sebagai bagian penguatan sistem penyaluran bansos berbasis data tunggal.
“Hari ini proses verifikasi data terus berjalan. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan seluruh proses penyambungan data dapat diselesaikan. Ada penerima yang tidak lagi memenuhi syarat, ada juga penerima baru yang masuk. Semua sedang kami konsolidasikan bersama pemerintah daerah agar datanya semakin stabil…” ujar Gus Ipul, Menteri Sosial.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis pada Selasa, 21 Juli 2026.
Gus Ipul menjelaskan Kemensos juga tengah melakukan simulasi penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai alternatif kanal distribusi di luar Himbara dan PT Pos Indonesia.
“Kami sedang melakukan simulasi. Ke depan dimungkinkan penyalur membuka layanan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mengambil bantuan di sana…” ujar Gus Ipul, Menteri Sosial.
Kemensos, menurut Gus Ipul, juga mematangkan langkah pengubahan metode penyaluran bansos agar manfaat lebih maksimal dan berdampak pada perekonomian lokal.
“Bahkan sedang kami kaji kemungkinan bansos dapat dibelanjakan langsung di koperasi tersebut sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat dan sekaligus menggerakkan perekonomian desa…” ujar Gus Ipul, Menteri Sosial.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki salah satu sistem perlindungan sosial terkuat di dunia.
“Jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan (welfare state), salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh Presiden-Presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita…” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Pemaparan Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026 menunjukkan Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan manfaat Rp75 ribu hingga Rp250 ribu per bulan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4.
Program Sekolah Rakyat menyediakan layanan pendidikan berasrama dengan nilai manfaat sekitar Rp4 juta per siswa per bulan kepada 44.635 siswa dari keluarga desil 1 dan 2.
Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) diberikan kepada 83.357 penerima manfaat dengan nilai bantuan hingga Rp2,4 juta per penerima per tahun.
Pemerintah juga memperkuat pemberdayaan melalui Program Pemberdayaan Sosial yang menjangkau 15.000 penerima manfaat serta Program Pemberdayaan Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan bantuan Rp10 juta per penerima kepada 2.810 penerima.
Prabowo menyebutkan berbagai program dukungan kesejahteraan lain termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, bantuan stimulan perumahan swadaya, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bantuan bencana, subsidi energi, bantuan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Menurut Presiden, kumpulan program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah membangun sistem perlindungan sosial yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat dan menjadi fondasi menuju target nol persen kemiskinan.
“Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin…” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Digitalisasi program bantuan sosial saat ini telah berjalan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi dengan sekitar 1 juta keluarga terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
Sebelumnya masyarakat sering mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk mengurus dokumen dan pendaftaran bantuan, sementara kini proses tersebut dapat dilakukan secara gratis.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi…” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
“Kalau sistem kita akurat, target 0 persen kemiskinan ekstrem menjadi jauh lebih mungkin kita capai…” ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
