Jakarta, Maret.id — Penundaan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dinilai membuat pemerintah kehilangan momentum untuk menggunakan instrumen fiskal dalam meningkatkan penerimaan dan melindungi kesehatan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Azas Tigor Nainggolan, Wakil Ketua FAKTA Indonesia, dalam keterangan yang diterima pada Jumat, 24 Juli 2026.
“Selama ini rencana pembuatan kebijakan pengendalian dan cukai MBDK selalu dibatalkan oleh pemerintah karena kalah oleh tekanan dari industri MBDK,” ujar Azas Tigor Nainggolan, Wakil Ketua FAKTA Indonesia.
“Padahal pemerintah sendiri sudah memasukkan target pendapatan Cukai MBDK sejak 2024 masuk dalam APBN,” ujar Azas Tigor Nainggolan, Wakil Ketua FAKTA Indonesia.
Menurut Azas, kebijakan cukai MBDK seharusnya dipandang bukan sekadar sumber penerimaan tetapi juga sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi minuman tinggi gula yang berisiko memicu penyakit tidak menular.
Ia menekankan bahwa penundaan kebijakan tersebut bertolak belakang dengan kebutuhan mendesak menekan konsumsi minuman berpemanis yang terkait dengan peningkatan kasus obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, hingga gagal ginjal pada anak.
Azas juga menilai alasan penundaan yang dikaitkan dengan upaya menjaga iklim investasi justru memperlihatkan keberpihakan terhadap kepentingan industri dibandingkan perlindungan kesehatan publik.
“Jadi kepastian hukum yang dikatakan industri omong kosong dan bohong untuk melindungi kepentingan industri sendiri,” ujar Azas Tigor Nainggolan, Wakil Ketua FAKTA Indonesia.
Sampai saat ini pemerintah kembali menunda penerapan cukai MBDK pada 2026 meskipun kebijakan tersebut beberapa kali masuk dalam target penerimaan APBN dan tercantum dalam rencana penyusunan regulasi pemerintah.
“Pemerintah seharusnya kembali menempatkan kepentingan masyarakat, terutama anak-anak, sebagai prioritas dalam penyusunan kebijakan pengendalian konsumsi minuman berpemanis,” ujar Azas Tigor Nainggolan, Wakil Ketua FAKTA Indonesia.
