Jakarta, Maret.id — Integrasi skema zakat dan pajak secara progresif berpotensi menjadi stimulus baru bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Sistem perpajakan saat ini dinilai masih memicu beban ganda bagi wajib pajak Muslim sehingga diperlukan perubahan status pembayaran zakat dari sekadar pengurang penghasilan kena pajak menjadi pemotong langsung kewajiban pajak.
Perdebatan mengenai reformasi fiskal ini mengemuka dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang digelar di Jakarta.
Skema tax credit dipandang sebagai instrumen yang rasional untuk meningkatkan efisiensi alokasi modal masyarakat.
“Umat Islam saat ini menanggung beban ganda, bayar zakat sekaligus ditagih pajak secara terpisah. Jika zakat dapat langsung memotong pajak, kita tidak hanya menciptakan keadilan fiskal, tetapi juga mengoptimalkan dana publik untuk pemulihan ekonomi,” ujar KH M Cholil Nafis, Wakil Ketua Umum MUI.
Dari sudut pandang makroekonomi, kebijakan ini diperkirakan berdampak langsung pada percepatan pengentasan kemiskinan melalui penyaluran dana BAZNAS dan lembaga amil zakat ke sektor produktif masyarakat bawah tanpa membebani APBN.
Selain itu, skema yang menerapkan tax credit diharapkan meningkatkan kepatuhan fiskal sekaligus memperluas basis data wajib pajak dan memperkuat inklusi keuangan berbasis komunitas di wilayah yang selama ini belum terjangkau instrumen pajak negara secara optimal.
Usulan efisiensi fiskal tersebut menjadi salah satu agenda strategis pada KUII VIII yang juga dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wapres RI ke-10 & 12 Jusuf Kalla, hingga KSP Dudung Abdurrahman.
Forum nasional itu turut merumuskan rencana pembentukan Danantara Syariah Nusantara sebagai super holding untuk memperkuat likuiditas dan kedaulatan ekonomi nasional.
Implementasi gagasan ini memerlukan transformasi regulasi dan koordinasi lintas-lembaga agar status zakat sebagai tax credit dapat dioperasionalkan secara akuntabel dan sesuai ketentuan fiskal yang berlaku.
