Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyusun berbagai skenario dampak kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai langkah antisipasi.
Arahan itu disampaikan dalam rapat kabinet menyusul lonjakan harga minyak mentah global yang sempat menembus level 100 Dolar AS per barel.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak hanya menghitung dampak pada satu asumsi harga, melainkan menyiapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan lebih lanjut.
“Kemarin waktu di rapat kabinet Presiden meminta kami melakukan simulasi harga minyak dengan skenario berbeda, bukan hanya 100 Dolar AS saja, jadi kita sedang hitung bagaimana anggarannya…” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan. Pernyataan itu disampaikan di kantornya, Jakarta, dikutip Sabtu 25 Juli 2026.
Purbaya memastikan pemerintah akan tetap menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan.
“Kalau yang subsidi akan kita jaga terus…” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Harga minyak mentah Brent sempat melonjak sekitar 7 persen dan ditutup di atas 100 Dolar AS per barel pada Kamis 23 Juli 2026, level tertinggi sejak Mei 2026.
Namun pada perdagangan Jumat 24 Juli 2026, harga Brent terkoreksi 0,72 persen menjadi 99,97 Dolar AS per barel, meski masih berpeluang membukukan kenaikan mingguan sekitar 13,5 persen.
Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 0,76 persen ke 91,49 Dolar AS per barel pada 24 Juli 2026, tetapi masih mencatat potensi penguatan mingguan sekitar 10,9 persen.
Lonjakan harga minyak dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan distribusi minyak melalui Bab el‑Mandeb, salah satu jalur pelayaran energi paling strategis di dunia.
Situasi pasar diperburuk setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan meminta Iran bertanggung jawab atas setiap serangan lanjutan yang mengganggu jalur pelayaran internasional.
Penyusunan skenario APBN diarahkan untuk memperkirakan dampak terhadap pendapatan dan belanja negara serta opsi kebijakan fiskal dan subsidi jika tekanan harga energi berlanjut.
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah merespons gejolak pasar energi global sambil menjaga stabilitas ekonomi domestik dan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak.
Kementerian Keuangan dan instansi terkait akan terus memantau perkembangan harga minyak dan kondisi geopolitik untuk menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai kebutuhan.
