Jakarta, Maret.id — Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menggerakkan perekonomian lokal, dan menjaga stabilitas harga pangan.
Melalui penguatan tata kelola dan kemitraan, Program MBG diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi penerima manfaat, pelaku usaha, petani, peternak, dan masyarakat luas.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ekosistem pangan yang sehat dan berkeadilan.
Pernyataan itu disampaikan di Kantor BGN, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.
“Ini adalah upaya bersama. Dampaknya ada dua, yaitu meningkatkan kualitas generasi masa depan sekaligus menjadi revolusi ekonomi bagi ekonomi lokal,” ujar Sudaryono, Kepala BGN.
Dalam pelaksanaannya, BGN berkomitmen membangun kemitraan yang sehat dan berkeadilan dengan seluruh mitra penyelenggara Program MBG.
Bagi mitra yang telah berinvestasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), BGN tengah menyiapkan skema penyelesaian yang memberikan kepastian dan rasa keadilan.
“Kami akan memastikan ada skema yang adil. Mungkin tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya, tetapi kami akan berupaya agar mitra yang telah beritikad baik tidak mengalami kerugian dan mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya,” ujar Sudaryono, Kepala BGN.
Sebagai bagian dari penguatan tata kelola, BGN menegaskan bahwa seluruh SPPG dilarang menggunakan minyak goreng MinyaKita, LPG 3 kilogram bersubsidi, maupun beras SPHP dalam penyelenggaraan Program MBG.
“Tidak diperbolehkan memasak untuk MBG menggunakan MinyaKita, gas LPG 3 kilogram, maupun beras SPHP. Apabila masyarakat menemukan pelanggaran, silakan laporkan kepada kami dan akan kami tindak sesuai ketentuan,” tegas Sudaryono, Kepala BGN.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar komoditas bersubsidi tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
BGN juga mengarahkan seluruh SPPG untuk menyerap komoditas pangan mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya menjaga stabilitas harga di tingkat produsen, khususnya petani dan peternak.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah telur ayam, yang menjadi bahan pangan utama dalam menu MBG.
“Kepala SPPG harus membeli telur sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga sehingga para peternak tidak dirugikan. Program MBG juga menjadi instrumen untuk menjaga harga di tingkat produsen,” imbuh Sudaryono, Kepala BGN dan politikus Gerindra.
Melalui penguatan kemitraan, penataan tata kelola pengadaan pangan, serta keberpihakan kepada petani dan peternak, BGN memastikan Program MBG tidak hanya menghadirkan manfaat gizi bagi masyarakat tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Langkah ini diharapkan mendukung kesejahteraan pelaku usaha pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.
