Jakarta, Maret.id — Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dinilai harus menjadi momentum untuk melakukan transformasi kepemimpinan di bank sentral.
Pernyataan itu disampaikan oleh Handi Risza yang menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Transisi ini harus melahirkan transformasi peran dan kepemimpinan Gubernur BI yang lebih berani dan independen. Kita harus mengembalikan peran dan fungsi Bank Indonesia murni sesuai amanat Undang-Undang BI. Tugas utama BI adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, bukan dijadikan back-up atau instrumen talangan untuk membiayai defisit anggaran,” ujar Handi Risza, Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ia menilai bahwa dalam beberapa waktu terakhir terdapat kecenderungan bank sentral dibebani peran pembiayaan fiskal yang melampaui fungsi idealnya.
Handi menyatakan kepemimpinan baru di BI diharapkan mampu mengembalikan fokus bank sentral pada mandat utamanya, yakni menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar rupiah.
Handi juga mengingatkan bahwa tantangan makroekonomi ke depan akan semakin kompleks akibat dinamika kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.
“BI tidak boleh kaku atau sekadar pasif mengekor kebijakan global. Perlu strategi yang matang dan respons moneter yang cepat untuk menjaga nilai tukar rupiah dari gejolak eksternal. Namun, kebijakan tersebut juga harus tetap selaras dengan arah kebijakan ekonomi nasional agar tidak mengorbankan sektor riil maupun momentum pertumbuhan domestik,” ujar Handi Risza, Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Selain itu, Handi mendorong pemerintah memperkuat disiplin fiskal melalui pengelolaan utang dan belanja negara yang lebih pruden.
Ia menegaskan bahwa kepercayaan pasar hanya dapat dijaga apabila terdapat bauran kebijakan fiskal dan moneter (policy mix) yang kredibel, seimbang, dan saling mendukung.
Sebagai langkah konkret, Bidang Ekuin DPP PKS merekomendasikan agar BI memperkuat koordinasi strategis dengan pemerintah dalam mengamankan devisa hasil ekspor (DHE).
Handi menilai BI perlu mengoptimalkan perannya dalam mengatur, mengawasi, dan menyediakan instrumen penempatan DHE untuk memastikan devisa masuk dan menetap di dalam sistem keuangan domestik.
Ia juga menyarankan pemanfaatan instrumen seperti surat utang negara dan surat berharga syariah negara (SBSN) berdenominasi valuta asing yang dipasarkan di pasar perdana domestik sebagai bagian dari strategi penempatan DHE.
“Menjaga rupiah tidak bisa hanya bertumpu pada intervensi pasar oleh BI. Harus ada koordinasi yang proaktif dengan pemerintah untuk memastikan devisa hasil ekspor benar-benar masuk dan menetap di dalam sistem keuangan domestik. Kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter yang kuat akan menjadi jangkar utama stabilitas makroekonomi nasional di tengah ketidakpastian global,” ujar Handi Risza, Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan resmi pada Selasa, 28 Juli 2026.
Imbauan PKS ini menempatkan fokus pada kombinasi kebijakan yang saling menguatkan untuk meredam tekanan eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi nasional.
