Jakarta, Maret.id — Peneliti makroekonomi InFast Bestari dan Monash University Malaysia, Hizkia Yosias Polimpung, menilai fokus sekarang seharusnya pada pembenahan mekanisme transmisi kebijakan moneter agar efektif menjangkau sektor riil dan menopang pertumbuhan ekonomi.
“Selama Perry memimpin, untuk siapa sebenarnya kebijakan moneter Indonesia bekerja?” ujar Hizkia Yosias Polimpung, peneliti makroekonomi InFast Bestari dan Monash University Malaysia. Pernyataan itu disampaikan lewat keterangan resmi pada Selasa, 28 Juli 2026.
Hizkia mengatakan kelas menengah urban kini berada dalam posisi yang semakin terhimpit karena tekanan ekonomi berganda. Kelompok yang menopang sekitar 81 persen konsumsi rumah tangga dan menyumbang 55 persen terhadap produk domestik bruto itu menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus.
Dari sisi moneter, setiap kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia berdampak pada meningkatnya beban cicilan KPR, kredit kendaraan bermotor, dan layanan buy now pay later. Pendapatan kelas menengah dinilai tidak mengalami peningkatan yang sebanding sehingga daya beli tertekan.
Secara fiskal, kebijakan bantuan sosial pemerintah lebih banyak menyasar kelompok berpendapatan rendah sehingga kelas menengah seringkali tidak memenuhi syarat penerima bantuan. Kondisi itu menempatkan kelas menengah tanpa bantalan ekonomi memadai untuk menghadapi kenaikan biaya hidup di perkotaan.
Hizkia menyoroti indikator sosial-ekonomi yang mencerminkan kondisi tersebut. Dalam periode 2019 hingga 2023, lebih dari 9 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah.
Ia juga mencatat saldo tabungan masyarakat dengan simpanan di bawah Rp100 juta menyusut sekitar 40 persen dalam lima tahun terakhir. Proporsi pengeluaran kelas menengah untuk kebutuhan pangan meningkat dari 36,6 persen menjadi 41,3 persen.
“kemiskinan yang tersamar di balik stabilitas,” ujar Hizkia Yosias Polimpung, peneliti makroekonomi InFast Bestari dan Monash University Malaysia.
Hizkia berpandangan persoalan mendasar bukan pada figur Perry Warjiyo melainkan pada asumsi dasar transmisi kebijakan moneter yang dinilai belum berjalan efektif. Ia menyitir skema Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang menyalurkan tambahan likuiditas sebesar Rp424,7 triliun dengan asumsi aliran likuiditas itu akan berubah menjadi kredit bagi UMKM dan mendorong daya beli.
Namun realisasi di lapangan menurutnya berbeda jauh dari asumsi awal. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per Mei 2026, kredit UMKM hanya tumbuh 0,60 persen secara tahunan sementara pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan mencapai 12,6 persen.
Bahkan, kredit untuk segmen usaha kecil masih mengalami kontraksi sehingga menunjukkan tambahan likuiditas belum sepenuhnya mengalir ke sektor produktif yang menjadi sasaran kebijakan.
“Yang melonjak justru kredit ke BUMN sebesar 30 persen dan dana yang parkir di SRBI—kini Rp957 triliun—dengan 70 persen dipegang perbankan sendiri. Likuiditas ada, tapi tersaring habis sebelum menyentuh kelas menengah,” ujar Hizkia Yosias Polimpung, peneliti makroekonomi InFast Bestari dan Monash University Malaysia.
Ia menegaskan pergantian gubernur Bank Indonesia hanya akan bermakna bila disertai pergantian kerangka analitik. Selama calon pengganti masih berpegang pada ortodoksi yang sama—inflation targeting, kurva Phillips, dan pendekatan market-first—kelas menengah menurutnya akan terus menanggung biaya kebijakan yang sejak awal tidak dirancang untuk melindungi mereka.
“Pertanyaannya bukan siapa penggantinya, tapi apakah ia berani mempersoalkan asumsi yang selama ini dipakai,” ujar Hizkia Yosias Polimpung, peneliti makroekonomi InFast Bestari dan Monash University Malaysia.
