Jakarta, Maret.id — Pemerintah mulai merombak tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memverifikasi data 63 juta penerima manfaat dan sekitar 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keputusan itu disampaikan Menko Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi lintas kementerian bersama Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dan sejumlah menteri di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.
“Pendataan juga akan diselesaikan dalam waktu satu bulan. Data 63 juta penerima manfaat dan sekitar 27.000 SPPG akan diverifikasi,” kata Zulkifli Hasan, Menko Pangan.
Selain pembaruan data, pemerintah juga akan mengevaluasi regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program.
“Ada beberapa aturan yang dianggap kurang baik dan akan direvisi dalam waktu satu bulan oleh Kepala BGN yang baru,” kata Zulkifli Hasan, Menko Pangan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pembenahan juga menyasar aspek transparansi melalui penyediaan portal informasi yang ditargetkan beroperasi dalam satu hingga dua pekan.
“Jangan sampai kemudian muncul interpretasi yang berbeda-beda lalu diunggah di media sosial sehingga menjadi misleading. Karena itu kami menyiapkan sistem tersebut,” kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional.
Ia menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah merapikan pelaksanaan program yang sudah berjalan sebelum melakukan perluasan.
“Intinya, yang sudah berjalan kita benahi dulu sampai bersih, mantap, bagus, tidak ada masalah, menunya baik, terlaksana dengan baik, dan tersistem,” kata Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional.
Pemerintah memberi target perbaikan jangka pendek dengan verifikasi data dalam satu bulan dan portal transparansi dalam satu hingga dua pekan sebagai upaya memperkuat akuntabilitas program MBG.
