Jakarta, Maret.id — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) merespons rencana pemerintah yang akan memberikan izin kepada Koperasi Desa Merah Putih untuk mengelola pabrik crude palm oil (CPO).
Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI, Mochamad Husni, menegaskan asosiasi secara umum mendukung kebijakan dan strategi yang disusun pemerintah.
“Asosiasi mendukung program dan strategi pemerintah, mirip dengan isu kemunculan soal ekspor satu pintu sebelumnya,” ujar Mochamad Husni, Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI.
Pernyataan itu disampaikan di Kalimantan Tengah, Kamis 30 Juli 2026.
Meski demikian, ia meminta agar setiap kebijakan dikaji lebih matang sebelum diterapkan agar dampaknya positif bagi industri, masyarakat, dan perekonomian Indonesia.
“Harapan dari kita cuma ingin pemerintah melakukan kajian yang lebih mendalam terlebih dahulu supaya efeknya nanti baik buat industri maupun masyarakat dan perekonomian Indonesia,” ujar Mochamad Husni, Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI.
Husni menegaskan GAPKI menginginkan proses perumusan kebijakan dilakukan secara komprehensif sehingga implementasinya dapat berjalan optimal.
“Kami berharap apa pun yang menjadi concern dan strategi dari pemerintah pasti akan didukung, tetapi kajiannya perlu dibuat lebih matang dan lebih detail agar keputusan yang diambil sudah komprehensif,” ujar Mochamad Husni, Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI.
Selain menyoroti rencana Kopdes mengelola pabrik CPO, GAPKI juga masih melakukan kajian terhadap implementasi program biodiesel B50.
Menurut Husni, sikap asosiasi terhadap kedua kebijakan tersebut sama, yakni mendukung arah kebijakan pemerintah dengan catatan seluruh keputusan didasarkan pada kajian yang menyeluruh.
“Prinsipnya sama seperti soal Kopdes; apa pun yang diinginkan pemerintah dengan strategi dan pemikirannya, asosiasi pasti dukung asalkan kajiannya komprehensif terlebih dahulu,” ujar Mochamad Husni, Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI.
