Jakarta, Maret.id — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menilai kerja sama seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk menghadapi berbagai kampanye negatif yang masih menyasar industri kelapa sawit Indonesia di pasar global.
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, mengatakan isu-isu seperti legalitas lahan hingga tudingan deforestasi masih kerap digunakan untuk membangun persepsi negatif terhadap sawit Indonesia.
“Masih terdapat kampanye negatif terkait sawit Indonesia. Ini merupakan tantangan kita,” ujar Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP.
Pernyataan itu disampaikan Jumat, 31 Juli 2026.
Zaid menyatakan kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh ketatnya persaingan produk minyak nabati di pasar internasional.
Seiring meningkatnya tuntutan global terhadap energi bersih dan praktik perkebunan berkelanjutan, ia menilai upaya menghadapi tudingan memerlukan keterlibatan lintas pemangku kepentingan.
“Untuk itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, lembaga riset, dan para pekebun yang memang perlu kita perhatikan secara terus-menerus,” ujar Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP.
Ia mengutip salah satu narasi yang sering beredar di media sosial, yakni anggapan bahwa industri sawit menjadi penyebab utama deforestasi.
Menurut Zaid, banyak perusahaan perkebunan telah menerapkan praktik keberlanjutan termasuk menjaga kawasan konservasi dan melindungi keanekaragaman hayati di sekitar area perkebunan.
Namun, berbagai informasi tersebut kerap berkembang tanpa melihat kondisi secara utuh sehingga membentuk persepsi negatif terhadap industri sawit nasional.
“Informasi-informasi ini di dalam negeri dikembangkan seolah-olah menjadi informasi negatif,” ujar Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP.
