Jakarta, Maret.id — Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “warga desa tidak memakai dolar” tidak mencerminkan realitas ekonomi yang kini dihadapi masyarakat pedesaan.
Pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus Rp17.600 per Dolar AS, menurut Bhima, tidak bisa dipandang enteng karena efeknya meluas hingga ke biaya hidup di desa.
Ia menyampaikan hal itu di Jakarta pada Sabtu, 16 Mei 2026, saat merespons pernyataan Presiden.
Transmisi Dampak Pelemahan Rupiah
Bhima menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda jauh dibandingkan krisis 1998 sehingga dampak perubahan nilai tukar lebih cepat menjalar ke tingkat domestik.
“Indonesia makin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global dibandingkan tahun 98,” ujarnya, seraya menekankan transmisi efek ke harga energi dan kebutuhan pokok.
Menurut Bhima, pada krisis 1998 masyarakat masih dapat beralih sumber energi seperti kayu bakar ketika harga minyak naik tajam.
Namun saat ini bahan bakar alternatif juga bergantung pada rantai pasokan global sehingga kenaikan harga energi langsung memengaruhi LPG dan harga kebutuhan pokok.
Subsidi Tidak Cukup
Bhima memperingatkan bahwa mengandalkan subsidi BBM dan LPG semata tidak akan menyelesaikan masalah struktural yang timbul dari pelemahan nilai tukar.
Ia menilai kebijakan subsidi bersifat temporer dan berpotensi menguras anggaran tanpa menyentuh akar masalah pasokan dan stabilitas harga.
Selain itu, banyak barang yang digunakan masyarakat desa masih bergantung pada impor, mulai dari alat elektronik hingga kebutuhan pertanian.
“Handphone, kendaraan bermotor, komponen elektronik, mesin cuci semua akan terpengaruh,” kata Bhima, menyoroti efek domino pada biaya produksi dan distribusi.
Ancaman pada Sektor Pertanian dan Infrastruktur Desa
Bhima menyoroti kelemahan di pasokan pupuk dan input pertanian lainnya yang juga rentan terhadap pelemahan rupiah.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga pupuk di sentra-sentra pertanian akan mengikis margin petani dan menaikkan biaya produksi pangan.
Kondisi ini, menurut Bhima, pada akhirnya akan menekan daya beli masyarakat desa karena harga bahan pokok berpotensi naik bertahap.
Ia memperingatkan bahwa tekanan tersebut hanya tinggal menunggu waktu untuk dirasakan secara luas di tingkat pedesaan.
Bhima juga menggarisbawahi dampak riil pada perdagangan dan distribusi barang di wilayah non-kota.
Biaya angkut dan impor komponen yang meningkat akan memperburuk inflasi lokal dan menambah beban bagi pelaku usaha mikro di desa.
Risiko Gelombang PHK dan Beban Ekonomi Desa
Selain dampak harga, Bhima mengingatkan risiko sosial ekonomi lain, yakni potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di perkotaan.
Menurutnya, PHK massal di kota akan mendorong arus balik pekerja ke desa dengan kondisi tanpa penghasilan sehingga menambah beban ekonomi pada komunitas pedesaan.
Kembalinya korban PHK ke kampung halaman, lanjut Bhima, bukan hanya persoalan sosial tetapi juga menuntut kesiapan ekonomi lokal yang saat ini rentan.
“Kembali lagi ke desa, tapi dalam posisi tidak bekerja, tidak berpenghasilan, akan jadi beban desa,” tambahnya.
Ia menekankan perlunya langkah-langkah kebijakan yang memitigasi dampak transparan dari fluktuasi nilai tukar terhadap rantai pasokan domestik.
Bhima merekomendasikan pendekatan komprehensif yang meliputi stabilisasi makroekonomi, diversifikasi sumber energi, serta penguatan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.
Pengamat ekonomi itu juga menyerukan perlunya komunikasi kebijakan yang lebih tepat dari pihak pemerintahan agar masyarakat memahami mekanisme transmisi ekonomi global ke kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, penjelasan yang jelas akan membantu mengelola ekspektasi publik sekaligus memperkecil risiko kegaduhan sosial akibat mispersepsi tentang dampak nilai tukar.
Para pelaku usaha kecil dan menengah di pedesaan, kata Bhima, membutuhkan dukungan akses modal dan program peningkatan produktivitas untuk menahan tekanan harga.
Tanpa intervensi yang tepat sasaran, tekanan inflasi dan fluktuasi nilai tukar berpotensi memperlebar jurang ketidakpastian ekonomi antara kota dan desa.
Dalam catatan Bhima, upaya jangka panjang seperti penguatan rantai pasok lokal dan insentif fiskal untuk sektor strategis dapat meredam kerentanan.
Ia menegaskan bahwa solusi sementara tidak cukup jika tujuan kebijakan adalah menjaga ketahanan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Isu ini, menurut pakar tersebut, perlu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta.
Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk merancang kebijakan yang efektif dalam mengantisipasi dampak negatif dari pelemahan nilai tukar terhadap lapisan masyarakat paling rentan.
Bhima menutup pernyataannya dengan memperingatkan agar klaim yang meremehkan dampak ekonomi terhadap komunitas desa dikaji ulang.
Ia menegaskan pentingnya kesiapan kebijakan dan program yang bisa meminimalkan dampak jangka pendek sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang untuk masyarakat pedesaan.
