Jakarta, Maret.id — Pengamat ekonomi Bhima mengkritik pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai meremehkan dampak pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di level desa.
Kritik atas sikap pemerintah
Bhima menilai pemerintah seharusnya menanggapi situasi ekonomi global saat ini dengan langkah antisipatif yang serius. Ia mengatakan kewajiban pemimpin adalah mempersiapkan stimulus ekonomi dan memberi peringatan kepada publik agar kesiagaan meningkat, bukan menenangkan atau menantang kondisi tanpa rencana mitigasi.
Pernyataan Presiden dianggap menantang
Menurut Bhima, pernyataan yang terkesan menantang justru berbahaya apabila tidak dibarengi persiapan kebijakan dan dukungan sosial. Pernyataan tersebut, lanjutnya, dapat menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak menganggap urgensi potensi lonjakan biaya hidup yang bisa menjangkau desa-desa.
Transmisi gejolak nilai tukar ke harga kebutuhan
Bhima menegaskan bahwa pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS memiliki mekanisme penularan ke harga energi dan bahan pokok yang sulit dihindari. Ia mencontohkan transmisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya LPG dan kebutuhan sehari-hari, sehingga dampaknya akan terasa jauh melampaui pengguna langsung mata uang asing.
Bhima juga mengingatkan bahwa ketergantungan Indonesia pada sistem ekonomi global membuat ekonomi domestik rentan terhadap guncangan eksternal. Oleh sebab itu, sikap meremehkan gejolak nilai tukar dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang semakin terintegrasi.
Perbandingan dengan krisis 1998
Dalam pengamatannya, Bhima menyatakan kondisi sekarang berbeda jauh dibandingkan krisis moneter 1998. Kala itu, masyarakat masih memiliki alternatif energi sederhana seperti kayu bakar ketika harga minyak tanah melonjak sehingga transmisi kenaikan harga dapat lebih teredam.
Ia menuturkan bahwa saat ini alternatif semacam itu sudah tidak relevan karena ketergantungan pada energi berbasis pasar global lebih besar. Kondisi tersebut membuat kenaikan harga energi dunia dan pelemahan nilai tukar menjadi efek yang lebih “mematikan” terhadap harga LPG dan kebutuhan pokok.
Pernyataan Presiden tentang desa
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta masyarakat desa tidak perlu terlalu memikirkan fluktuasi kurs Dolar AS dengan alasan aktivitas ekonomi di desa tidak bergantung pada mata uang asing. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Bhima menanggapi bahwa anggapan tersebut menyederhanakan realitas ekonomi di lapangan karena banyak komoditas dan energi yang harganya terkait dengan pasar internasional. Ia mengingatkan bahwa bahkan bila transaksi harian di desa tidak memakai Dolar, kenaikan biaya impor energi dan barang modal tetap akan menekan harga kebutuhan lokal.
Sebagai penutup, Bhima menegaskan bahwa respons pemerintah kini menentukan seberapa besar masyarakat akan merasakan dampak gejolak ekonomi global. Ia meminta agar pesan optimisme disertai kebijakan konkret sehingga kewaspadaan publik tidak menjadi kelalaian pihak berwenang.
