Prabowo Diminta Alihkan Belanja Nonproduktif ke Padat Karya

Jakarta, Maret.id — Pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran secara terukur untuk menjaga keseimbangan antara dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi serta disiplin fiskal.
Pernyataan itu disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Prof. Syafruddin Karimi.
Ia menyampaikan hal itu di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026, menjelang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026.
“Pemerintah perlu melakukan realokasi terbatas dan terukur, bukan memilih secara mutlak antara stimulus pertumbuhan dan disiplin fiskal,” kata Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
Menurut Syafruddin, belanja yang manfaatnya rendah, kurang mendesak, atau belum siap dilaksanakan perlu dialihkan ke program yang memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat dan perekonomian.
“Belanja yang rendah manfaat, kurang mendesak, atau belum siap dilaksanakan harus dialihkan menuju bantuan pangan terarah, program padat karya, perlindungan pekerja, infrastruktur dasar, dan dukungan produktivitas UMKM,” kata Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga pelebaran defisit APBN dengan mencatat proyeksi defisit 2026 yang meningkat dari target awal 2,68 persen menjadi 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Ruang terhadap batas tiga persen semakin sempit, sehingga ekspansi belanja tanpa evaluasi dapat menaikkan kebutuhan utang dan biaya bunga,” kata Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
Lebih lanjut, Syafruddin menilai peningkatan penerimaan negara tetap diperlukan namun upaya tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kepatuhan dan perbaikan administrasi perpajakan.
“Pemerintah sebaiknya mengejar kepatuhan, memperbaiki administrasi, menutup penghindaran pajak, dan mengoptimalkan penerimaan sumber daya alam sebelum menaikkan beban kelompok berpendapatan rendah,” kata Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
Syafruddin mencatat capaian penerimaan negara hingga Juni 2026 telah mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen.
“Pendapatan negara sampai Juni mencapai Rp1.459,4 triliun dan tumbuh 21,4 persen. Capaian ini memberi ruang untuk memperbaiki komposisi belanja, bukan alasan untuk memperluas semua program,” kata Syafruddin Karimi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.





