Jakarta, Maret.id —Di sela aktivitas para nelayan yang menyiapkan perangkap kepiting, muncul cerita tentang perubahan tata kelola sumber daya laut yang tumbuh perlahan.
Jika dulu hasil tangkapan hanya dijual seadanya dengan harga pas-pasan, kini kepiting digemukkan melalui budidaya sebelum dipasarkan sehingga nilainya meningkat.
Perubahan itu juga mendorong pendapatan yang lebih pasti sekaligus menjaga ekosistem pesisir sebagai sumber penghidupan.
Perubahan tersebut dirasakan langsung oleh Irhamsyah, Ketua Kelompok Nelayan “Seloka Crabs”.
“Dulu kami hanya menjual kepiting apa adanya, ukurannya kecil dan harganya rendah; sekarang, setelah dibudidayakan dan digemukkan, nilainya jauh lebih tinggi dan hasilnya lebih pasti,” ujar Irhamsyah, Ketua Kelompok Nelayan “Seloka Crabs”.
Pernyataan itu dikutip Jumat 14 Agustus 2026.
“Bila laut tetap terjaga, penghidupan masyarakat juga akan terus berlanjut; sekarang kami tidak hanya memikirkan hasil hari ini tetapi juga kelestarian untuk anak cucu,” ujar Irhamsyah, Ketua Kelompok Nelayan “Seloka Crabs”.
Perubahan di sektor kelautan didorong oleh Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Desa Berdaya PLN yang memberi pendampingan budidaya dan penggemukan kepiting soka.
Program ini juga memanfaatkan fly ash and bottom ash (FABA) untuk membuat terumbu karang buatan dan rumah ikan (bioreef block), serta menyediakan edukasi lingkungan, penanaman pohon, dan dukungan sarana produksi bagi pelaku UMKM.
Kisah serupa berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, di mana lulusan SMK dan masyarakat kurang mampu sering menghadapi keterbatasan akses kerja karena ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri.
Melalui Program Pelatihan Sumber Daya Manusia Industri Tekstil dan Alas Kaki, ratusan peserta mendapat pelatihan berbasis kebutuhan industri dan kesempatan penyaluran kerja ke perusahaan tekstil dan alas kaki berskala besar di Jawa Tengah.
“Program ini memberi saya kesempatan untuk membuktikan bahwa kami juga mampu bersaing jika diberikan akses belajar dan kesempatan; setelah pelatihan saya lebih optimistis karena kini memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk membantu keluarga,” ujar Nawang Dwi Prasasti, salah seorang peserta program.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi kolaborasi yang memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
“Program ini tidak hanya memberikan bekal keterampilan tetapi juga kepastian penyaluran kerja; ini berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah,” ujar Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah.
Dua kisah tersebut merupakan bagian dari berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PLN melalui program TJSL.
Sepanjang semester I tahun 2026, PLN merealisasikan 696 program yang menjangkau 301.779 penerima manfaat melalui kegiatan fokus pada pendidikan, pelestarian lingkungan, dan pengembangan UMK.
“Setiap program kami rancang agar mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mendukung agenda pembangunan nasional dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” ujar Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN.
Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Nurlely Aman menjelaskan bahwa PLN memprioritaskan tiga sektor dalam pelaksanaan TJSL, yakni pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK.
Sepanjang semester I tahun 2026, tercatat 215 program di bidang pendidikan yang menjangkau 41.517 penerima manfaat.
Di sektor lingkungan, PLN melaksanakan 245 program untuk mendukung perlindungan ekosistem, penghijauan, serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi.
Sementara di sektor pengembangan UMK, 214 program melibatkan 4.316 pelaku usaha, menciptakan 9.148 lapangan kerja, dan memberi manfaat kepada 46.520 masyarakat melalui pengembangan Rumah BUMN, electrifying agriculture, electrifying marine, serta pendampingan usaha agar mampu naik kelas.
“Keberhasilan sebuah program bukan hanya terlihat dari jumlah kegiatan yang terlaksana tetapi dari semakin banyak masyarakat yang memiliki kesempatan berkembang, lingkungan yang semakin terjaga, serta lahirnya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Nurlely Aman, Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN.
