Jakarta, Maret.id — Kiprah Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia kembali memicu sorotan terhadap kondisi ekonomi nasional di tengah gejolak global.
Pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai posisi Destry saat ini mengulang pola penunjukan kepala otoritas moneter pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk rujukan terhadap kasus Boediono dan Agus Martowardojo.
“Ini sama dengan membuat DPR tidak punya pilihan kecuali menyetujui subyektivitas Presiden RI Prabowo Subianto. Destry adalah bankir Bank Mandiri yang dikenal cermat dalam menganalisis ekonomi. Kecermatan dan kepekaan atas situasi saat ini memang dibutuhkan,” kata Ichsanuddin Noorsy, Pakar Ekonomi Politik.
Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
“Persoalan yang muncul yakni kondisi kekinian seperti yang disampaikan IMF. Di mana kondisi perekonomian nasional masih penuh ketidakpastian,” kata Ichsanuddin Noorsy, Pakar Ekonomi Politik.
“Artinya, Destry sebagai Gubernur BI juga menghadapi situasi nan gelap, suatu situasi yang sulit diprediksi. Bayangkan, anjloknya Cadangan Devisa RI yang pada Jan 2026 154,6 miliar Dolar AS menjadi 145,3 miliar Dolar AS pada Juli 2026. Artinya selama 7 bulan cadangan tersebut terkuras 9,3 miliar Dolar AS. Atau perbulannya kemampuan membayar utang dan impor berkurang 1,3285 miliar Dolar AS,” kata Ichsanuddin Noorsy, Pakar Ekonomi Politik.
“Lihat kenaikan SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) yang berada dalam kisaran 7,2 persen hingga 7,63 persen. Dampaknya adalah suku bunga tabungan pun naik. Imbal hasil SBN pun ikut melonjak,” kata Ichsanuddin Noorsy, Pakar Ekonomi Politik.
Ekonom yang dikenal mendukung kembalinya praktik sesuai UUD 1945 itu menyebut pada level tersebut terjadi persaingan suku bunga antara SRBI, SBN, bunga tabungan, dan bunga bank sentral AS (Fed fund rate).
“Pemilik modal pun lantas menoleh persentase kejatuhan nilai tukar yang berkisar di atas 10 persen. Saat yang sama, Indonesia tergantung pada utang, impor energi, impor bahan baku dan bahan penolong. Juga impor teknologi dan jasa lainnya,” kata Ichsanuddin Noorsy, Pakar Ekonomi Politik.
“Kecermatan dan kepekaan atas situasi ekonomi global, regional dan nasional tidak cukup mampu mengatasi lingkaran setan pelemahan rupiah yang berkesinambungan,” kata Ichsanuddin Noorsy, Pakar Ekonomi Politik.
“Jelas, soalnya bukan hanya penting siapa yang menjadi Gubernur BI. Tapi bagaimana sebenarnya sistem ekonomi Indonesia secara struktural, fundamental, dan fungsional. Data yang saya miliki sejak 1964 hingga saat ini, sebagaimana tersaji dalam materi presentasi dan buku-buku saya membuktikan, dalam aspek fiskal dan moneter, Indonesia masih terjajah,” kata Ichsanuddin Noorsy, Pakar Ekonomi Politik.
“Ini peringatan sangat mendasar di saat kita merayakan 81 tahun Indonesia merdeka. Mengatasinya? Saya sudah menyampaikan ke jejaring rezim bagaimana Manifesto Ekonomi Konstitusional. Buat Destry Damayanti, selamat menekuni lingkaran setan itu,” kata Ichsanuddin Noorsy, Pakar Ekonomi Politik.
