Jakarta, Maret.id — Percepatan transformasi digital di sektor keuangan Indonesia membuka peluang besar sekaligus menghadirkan tantangan berupa ancaman siber yang semakin kompleks.
Pertumbuhan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), layanan cloud, open API, dan produk keuangan digital memperbesar permukaan serangan dan menuntut strategi keamanan yang lebih matang.
Isu tersebut menjadi fokus dalam forum Indonesia Cyber Protection 2026 bertajuk “Securing Indonesia’s Financial Digital Future” yang digelar di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2026.
Forum mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri keuangan, dan praktisi keamanan siber untuk membahas penguatan perlindungan data, keamanan sistem, dan ketahanan operasional di tengah eskalasi ancaman digital.
“Dalam praktiknya skala ancaman siber saat ini telah berkembang secara sistemik dan tidak lagi sebatas insiden terpisah,” ujar Edit Prima, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 3,64 miliar anomali serangan siber sepanjang Januari-Juli 2025, sementara kapasitas pemantauan BSSN baru mencakup kurang dari 10 persen aktivitas digital.
“Ibarat CCTV dalam sebuah kompleks perumahan, ia hanya bisa memantau kurang dari 10 persen total jalan yang ada. Artinya, lebih dari 90 persen aktivitas anomali di depan rumah atau di jalanan tidak bisa kita pantau. Ini menjadi PR besar bagi kapasitas negara dalam membantu seluruh stakeholders mendeteksi ancaman yang semakin masif,” ujar Edit Prima, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN.
Dari perspektif regulator, keamanan siber erat berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital.
Hingga Juli 2026 tercatat 22,69 juta akun konsumen layanan keuangan digital dan 18,80 juta pengguna layanan agregasi yang memperbesar jumlah pihak yang harus dilindungi.
“Kepercayaan tidak dibangun dengan janji bahwa insiden tidak akan pernah terjadi, karena hal itu tidak realistis di tengah ancaman yang terus berubah. Kepercayaan dibangun melalui bukti bahwa lembaga telah bersiap, mampu mendeteksi cepat, melapor dini, berkomunikasi jujur, dan bertanggung jawab terhadap dampak,” ujar Rela Ginting, Advisor Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber OJK.
Pelaku industri menekankan bahwa penguatan teknologi harus diimbangi penguatan aspek sumber daya manusia dan tata kelola proses bisnis.
“Step pertama cyber security adalah meng-awareness people,” ujar Yos Iman Jaya Dappu, Direktur TI dan Digital PT Pegadaian.
Pendekatan tradisional dinilai tidak lagi mencukupi menghadapi ancaman yang memanfaatkan AI secara agresif.
“Ketika musuhnya AI, ya kita susah ngadepinnya pakai cara-cara manual, jadi compliance harus diikuti proteksi dan security, yang ujungnya adalah resilience,” ujar Pratama Persadha, Chairman CISSReC.
Upaya pemanfaatan AI untuk memperkuat pertahanan siber juga mendapat perhatian karena adopsi AI di kalangan penyedia teknologi finansial sudah relatif tinggi.
“Padahal tadi Bapak-bapak semua menyampaikan PR kita ke depan serangannya sudah menggunakan AI. Why not? Itu kita untuk keamanan siber ini juga harus mencoba juga ditingkatkan nih dari 20%,” ujar Entin Rostini, Departemen AI AFTECH sekaligus Director of Government Relations Advance Intelligence Indonesia.
Para pembicara sepakat bahwa memperkuat kapasitas deteksi, respons cepat, transparansi pelaporan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci membangun ketahanan digital sektor keuangan nasional.
