Jakarta, Maret.id — PT Hutama Karya (Persero) menyiapkan dana internal untuk melunasi surat utang senilai sekitar Rp250 miliar yang akan jatuh tempo pada 7 September 2026.
Pantauan melalui website resmi perusahaan pada Selasa, 18 Agustus 2026, menunjukkan kewajiban itu terdiri dari Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri B sebesar Rp185,55 miliar. Kewajiban lain berupa Sukuk Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 Seri B senilai Rp64,45 miliar, mengacu pada publikasi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) tertanggal 13 Agustus 2026.
“Hutama Karya akan mengandalkan dana internal untuk memenuhi pembayaran tersebut…” kata Pefindo, PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Hingga akhir Juni 2026, kas perusahaan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai sekitar Rp6,2 triliun. Selain kas, perusahaan juga memiliki fasilitas kredit sekitar Rp4,3 triliun yang dapat menjadi sumber pendanaan alternatif jika diperlukan.
Dengan total likuiditas tersebut, Hutama Karya memiliki ruang pendanaan yang cukup untuk memenuhi kewajiban surat utang yang jatuh tempo pada awal September. Secara nominal, kas dan fasilitas kredit itu jauh melampaui nilai surat utang sebesar Rp250 miliar yang akan jatuh tempo pada 7 September 2026.
“Peringkat kredit merupakan opini mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial secara penuh dan tepat waktu berdasarkan asumsi yang digunakan saat pemeringkatan dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau mempertahankan suatu efek utang…” kata Pefindo, PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Hutama Karya merupakan BUMN yang bergerak di sektor konstruksi dan pengembangan infrastruktur, termasuk pengelolaan jalan tol. Kemampuan menjaga likuiditas dan memenuhi kewajiban jatuh tempo menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan profil kredit perusahaan.
Pemantauan terhadap likuiditas dan pelunasan surat utang ini akan menjadi indikator yang diperhatikan investor dan pemangku kepentingan terkait stabilitas keuangan dan kredibilitas perusahaan.
