Jakarta, Maret.id — Pengoperasian maksimal Pelabuhan Patimban diharapkan menjadi simpul logistik nasional bagi Jawa Barat dan mereduksi beban layanan di Tanjung Priok.
Pelabuhan yang terletak di pesisir utara Kabupaten Subang itu digadang-gadang menjadi simpul logistik nasional di Jawa Barat.
Anggota Komisi VII DPR yang juga praktisi kemaritiman, Bambang Haryo Soekartono, menyatakan niatan awal pembangunan Patimban adalah untuk menangani lonjakan peti kemas di Tanjung Priok.
“Awalnya ini kan dulu mau dibangun pelabuhan di Cilamaya untuk mengantisipasi lonjakan peti kemas di Tanjung Priok yang sudah hampir melewati batas maksimum. Akhirnya Cilamaya tidak jadi dan kemudian dibangun di Patimban,” kata Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi VII DPR.
Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta, Senin malam, 17 Agustus 2026.
Bambang memperingatkan bahwa tanpa antisipasi gangguan pada alur logistik nasional bisa berdampak pada perekonomian.
“Kalau tidak diantisipasi maka akan berbahaya bagi alur logistik nasional yang tentunya akan berdampak pada perekonomian,” kata Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi VII DPR.
Ia menjelaskan kapasitas peti kemas di Tanjung Priok mencapai 8,30 juta TEUs dengan pertumbuhan sekitar 15 persen sehingga perlu adanya alih muatan atau tambahan fasilitas.
“Kapasitas petikemas di Tanjung Priok 8,30 juta TEUs pertumbuhan hingga 15 persen. Ini perlu pengalihan atau penambahan agar tidak kelebihan volume atau kongesti, overload petikemas,” kata Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi VII DPR.
Dalam kunjungan awal 2026 ke Patimban, Bambang mencatat perkembangan sarana dan prasarana yang belum signifikan.
“(Proyek) Patimban ini merupakan proyek strategis nasional yang terintegrasi dengan Subang Smartpolitan dan bandara Kertajati, tapi (di Patimban) belum ada crane. Jadi ini perlu penekanan PSN Patimban (untuk cepat beroperasi maksimal),” kata Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi VII DPR.
Bambang menyebutkan anggaran besar hampir mencapai Rp50 triliun telah digelontorkan melalui skema APBN dan KPBU untuk proyek Patimban.
“Anggaran segitu besar harusnya (proyek Patimban) sudah selesai,” kata Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi VII DPR.
“Ini kalau ada sesuatu yang tidak benar kenapa BPK, KPK, jaksa tidak turun. Seharusnya mereka turun (memeriksa),” kata Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi VII DPR.
Anggota DPR Dapil Jatim I yang melingkupi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo itu berharap Patimban sudah beroperasi layak pada tahun depan dengan kapasitas layanan hingga 7,5 juta TEUs.
“Jadi kita mendorong pemerintah dan (pihak) pengelola untuk mempercepat pengadaan crane, terminal peti kemas yang layak agar bisa mengantisipasi peti kemas yang sudah mendekati overload di Tanjung Priok,” kata Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi VII DPR.
Terminal peti kemas di Pelabuhan Patimban resmi mulai beroperasi pada awal Juli 2026 dan ditandai dengan pengiriman perdana oleh kapal kontainer MSC ARIA III Monrovia yang berlayar dari Patimban ke Singapura lalu menuju Shanghai, China.
“Kapal tersebut mengangkut kontainer sekitar 1.800 TEUs berbagai jenis barang, mulai dari produk otomotif hingga barang konsumsi,” kata Fian Indiyawanto, Direktur Operasional Patimban Global Terminal (PGT).
Selanjutnya, kapal peti kemas ukuran Panamax, MSC Bremerhaven V, melakukan sandar perdana di Patimban pada Senin, 3 Agustus 2026.
Praktisi kepelabuhanan dan logistik nasional, Bambang Sabekti, menegaskan Patimban perlu berperan sebagai simpul jaringan pelayaran domestik agar muatan ekspor dari berbagai pelabuhan dapat dikonsolidasikan.
“Melalui jaringan kapal pengumpan (feeder vessel), muatan dapat dikonsolidasikan di Patimban sebelum diberangkatkan menggunakan kapal induk (mother vessel) menuju Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, maupun Asia Timur,” kata Bambang Sabekti, Praktisi Kepelabuhanan dan Logistik Nasional.
Pola hub and spoke itu, menurut Bambang Sabekti, merupakan fondasi efisiensi pelayaran peti kemas global selama beberapa dekade.
“Ketika jalur itu beroperasi, peti kemas ekspor dari Semarang, Surabaya, maupun kawasan industri lain di sepanjang Pantai Utara Jawa dapat diangkut menggunakan kereta api menuju Patimban untuk dimuat ke kapal induk,” kata Bambang Sabekti, Praktisi Kepelabuhanan dan Logistik Nasional.
“Integrasi antarmoda akan menurunkan biaya logistik, mengurangi ketergantungan pada angkutan jalan raya, sekaligus meningkatkan kepastian waktu pengiriman,” kata Bambang Sabekti, Praktisi Kepelabuhanan dan Logistik Nasional.
