Jakarta, Maret.id — Pemerintah Indonesia membantah tudingan dari Amerika Serikat yang menyebut Indonesia terlibat dalam jaringan transhipment untuk menghindari tarif impor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tudingan itu tidak mencerminkan kondisi perdagangan Indonesia.
Tuduhan tersebut tercantum dalam laporan pemerintah AS berjudul The Great Transhipment Scam yang menempatkan Indonesia di Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, dan Turki.
Laporan AS menyatakan kelompok negara dalam Tier 2 memiliki integrasi manufaktur dengan China dan menjadi jalur ekspor berbagai produk, termasuk plastik dan turunannya, menuju Amerika Serikat.
“Indonesia tidak pernah terlibat ataupun diberitahu mengenai adanya studi ini. Indonesia dituduh bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, Vietnam yang masuk di dalam global untuk transshipment. Kami katakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026.
Airlangga juga menyoroti penyebutan kawasan industri Batam dan Bekasi dalam laporan itu serta menjelaskan bahwa kawasan tersebut telah berkembang sejak 1990-an.
Ia menyatakan bahwa industri plastik di Indonesia mayoritas merupakan perusahaan nasional dan tidak bergantung pada proses transhipment dari negara lain. “Jadi, tidak benar ini menggunakan transhipment dari negara lain untuk memproses,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain itu, menurut Airlangga, bahan baku plastik juga tersedia dari produksi dalam negeri melalui perusahaan seperti Chandra Asri dan Lotte Chemical.
“Plastik packaging-nya sebagian besar digunakan sendiri di dalam negeri ataupun diekspor ke sekitaran, tetapi bukan ke Amerika Serikat,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Airlangga meminta publik untuk tidak khawatir dan menilai kajian tersebut masih didasarkan pada asumsi yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata. “Kita tidak perlu khawatir dengan studi. Namun kami juga tegaskan bahwa studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi. Jadi, apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Transhipment scam merujuk pada praktik pengiriman barang melalui negara ketiga untuk menyamarkan asal barang, salah satunya dengan tujuan menghindari tarif.
Dalam laporan itu, pemerintah AS menyebutkan sekitar 40 negara masuk dalam apa yang disebut shadow transhipment network, di mana barang yang diproduksi di China dapat menjalani proses produksi atau perakitan terbatas di negara ketiga sebelum dikirim ke AS dengan identitas asal yang berbeda.
Laporan AS juga menempatkan Singapura di Tier 3 bersama Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina, sementara Tier 1 mencakup Kanada, Uni Eropa, India, Israel, Jepang, dan Taiwan sebagai platform ekspor utama menuju AS.
Pemerintah AS memperkirakan praktik penghindaran tarif melalui transhipment berpotensi mengurangi penerimaan bea masuk AS antara 40 hingga 303 miliar Dolar AS.
