Jakarta, Maret.id — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia resmi meluncurkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan optimalisasi nilai ekspor sumber daya alam strategis Indonesia.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan mandat DSI adalah memperkuat visibilitas dalam ekosistem komoditas strategis Indonesia serta meningkatkan pemahaman atas transaksi ekspor, dinamika pasar, hingga potensi optimalisasi nilai bagi perekonomian nasional.
“Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi sumber daya saja tidak cukup,” kata Rosan Roeslani, CEO Danantara Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin, 24 Agustus 2026.
Direktur Utama DSI Luke Thomas Mahony mengatakan fokus DSI saat ini adalah membangun sistem dan kapabilitas untuk mengimplementasikan mandatnya secara kredibel, terukur, dan berkelanjutan.
“Kami akan terus mengukuhkan kapabilitas pemantauan, verifikasi, dan operasional guna mendukung ekosistem ekspor yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus menjaga kepastian berusaha dan keberlanjutan ekspor,” kata Luke Thomas Mahony, Direktur Utama DSI.
Luke menambahkan tujuan akhir DSI adalah memastikan nilai ekonomi dari sumber daya alam strategis Indonesia dapat dicatat dan dioptimalkan dengan lebih baik bagi kepentingan perekonomian nasional dan masyarakat Indonesia.
Bersamaan dengan dimulainya operasional, manajemen DSI mengumumkan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang akan menjalankan mandat lembaga tersebut.
Susunan Dewan Komisaris terdiri dari Presiden Komisaris: M. Syaifurrahman Noer; Komisaris: Harold Tjiptadjaja; Komisaris: Tony Wenas; Komisaris: Mari Elka Pangestu.
Susunan Dewan Direksi terdiri dari Direktur Utama: Luke Thomas Mahony; Direktur Keuangan: Sinthya Roesly; Direktur Manajemen Risiko: Nur Hidayat Udin; Direktur Legal dan Kepatuhan: Ivan Ferdiansyah Baely.
Peluncuran DSI dimaksudkan untuk memperbaiki pengelolaan rantai nilai ekspor sumber daya alam strategis sehingga kontribusi terhadap penerimaan negara dan nilai tambah domestik dapat meningkat.
Langkah ini juga ditargetkan memperkuat kepastian berusaha, menurunkan risiko transaksi internasional, dan mendukung upaya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
