Ekonomi

Prabowo Resmi Luncurkan PLTS 100 GWp, Investasi Rp1.140 T

Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo yang didampingi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

“Pada sore hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Tahap awal program akan dimulai dengan pembangunan 14 PLTS yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau dengan total kapasitas 5,3 GWp.

Menurut Prabowo, penguatan kapasitas energi domestik akan membuat Indonesia lebih siap menghadapi berbagai perkembangan dan ketidakpastian global.

“Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan investasi untuk merealisasikan program PLTS 100 GWp mencapai 73 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun.

Pengembangan PLTS akan dilakukan melalui tiga konsep utama yaitu PLTS ground-mounted di lahan terbuka, PLTS atap yang memanfaatkan atap bangunan, serta PLTS terapung yang memanfaatkan danau dan badan air.

Pemerintah memperkirakan PLTS 100 GWp dapat menghemat biaya bahan bakar hingga Rp73,9 triliun per tahun dibanding pembangkit diesel, menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja, serta menurunkan emisi sampai 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon mencapai Rp6,31 triliun.

Pemerintah menyatakan program ini diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional dan mendukung upaya pengurangan emisi dalam konteks target iklim yang lebih luas.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button