Jakarta, Maret.id — Pemerintah memastikan persoalan anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya siap menambah alokasi anggaran apabila Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan kebutuhan dana tambahan untuk penanganan karhutla.
Pernyataan itu disampaikan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu 26 Agustus 2026.
Hingga kini BNPB belum menyampaikan total kebutuhan anggaran karena proses asesmen kondisi di lapangan masih berlangsung.
“Itu kan kita diminta, nanti tergantung permintaan BNPB kan. Kita akan channeling lewat BNPB,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya menyebut BNPB saat ini memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun yang dapat digunakan untuk seluruh penanganan bencana.
“Belum minta. Tapi kita sediain. kan mereka punya Rp5 triliun. Kalo kurang ya kita tambah nanti,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Ia mengatakan Kementerian Kehutanan juga telah mengajukan kebutuhan anggaran untuk penanganan karhutla dan sebagian permintaan tersebut telah diberikan.
“Sementara ini, Kementerian Kehutanan juga sudah minta anggaran, kita sudah kasih sebagian,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya belum dapat memastikan berapa total anggaran yang nantinya dibutuhkan karena asesmen masih terus dilakukan.
“BNPB belum ngasih biaya total, ya kita ga tau berapanya. kan Ini masih terjadi kan, dia akan ases ulang. Tapi hitungan saya sih ga akan sebesar di Aceh. Karena kan Aceh kan masif sekali,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya juga memastikan pemerintah siap mendukung target percepatan penanganan karhutla dalam satu hingga dua pekan sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kebakaran yang masih berlangsung di beberapa wilayah Kalimantan berpotensi mengganggu kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi lokal.
Upaya penanganan yang diwujudkan melalui koordinasi anggaran dan operasi lapangan akan menentukan kecepatan pemadaman dan mitigasi dampak terhadap masyarakat serta lingkungan.
