Ekonomi

Purbaya Wanti

Jakarta, Maret.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan anggaran yang diajukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan.

Purbaya menyatakan anggaran khusus untuk penanganan bencana, termasuk karhutla, telah disiapkan pemerintah namun pencairan menunggu pengajuan kebutuhan dari BNPB.

Ia mengingatkan agar usulan anggaran dari BNPB mencerminkan kebutuhan riil dan tidak dinaikkan secara berlebihan.

“Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Ya (berapa pun anggarannya akan dicairkan), asal jangan di-markup saja,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Menurut Purbaya, BNPB masih melakukan asesmen sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk menangani karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.

BNPB saat ini masih memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk menangani bencana, dan jika dana tersebut tidak mencukupi pemerintah akan segera mencairkan tambahan sesuai kebutuhan.

“Nanti tergantung permintaan BNPB, kita akan menyalurkan lewat BNPB. Mereka belum minta, tapi kita sediakan, ‘kan mereka punya Rp5 triliun, kalau kurang ya kita tambah,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Selain BNPB, Purbaya menyebut Kementerian Kehutanan juga telah mengajukan permintaan anggaran untuk penanggulangan karhutla di Kalimantan dan Kementerian Keuangan telah mencairkan sebagian dari permintaan tersebut.

Ia menambahkan bahwa rincian besaran tambahan anggaran yang dicairkan untuk Kementerian Kehutanan belum diungkapkan.

Purbaya memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menangani karhutla di Kalimantan tidak akan sebesar biaya penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh.

“BNPB belum ngasih biaya total, ya kita tidak tahu berapanya, ‘kan ini masih terjadi kan, sedang dia ases ulang. Tapi hitungan saya sih, tidak akan sebesar di Aceh, karena di Aceh masif sekali,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Koordinasi pendanaan antara Kementerian Keuangan, BNPB, dan Kementerian Kehutanan terus berlangsung seiring asesmen lapangan untuk menentukan kebutuhan operasional dan mitigasi lebih lanjut.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button