Jakarta, Maret.id — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) angkat bicara merespons isu rencana penggabungan usaha antara PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).
Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengatakan pihaknya masih harus melakukan pemeriksaan internal karena wacana tersebut termasuk aksi korporasi.
“Nanti saya cek bagaimana karena itu kan aksi korporasi. Bukan aksi pemegang saham, jadi kita mesti cek di internal mereka apakah itu bagian dari komponen strateginya,” ujar Dony Oskaria, Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN.
Pernyataan itu disampaikan usai Dony menghadiri rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2026.
Dony menilai konsolidasi antara BUMN dan perusahaan swasta merupakan hal lumrah jika sejalan dengan peta jalan bisnis perusahaan.
“Mungkin saja kan, enggak ada masalah selama itu bagian dari roadmap. Saya belum tahu, nanti saya mesti cek,” ujar Dony Oskaria, Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN.
Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai merger berada di level operasional dan manajemen induk usaha, yakni PT Telkom Indonesia Tbk.
“Pada dasarnya setiap perusahaan punya rencana kerja masing-masing. Nanti coba ditanyakan ke Telkom ya, bagaimana prosesnya karena mereka punya hierarki. Sampai saat ini masih di level mereka,” ujar Dony Oskaria, Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN.
Secara terpisah, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menyatakan bahwa Mitratel secara berkala mengevaluasi opsi strategis untuk ekspansi bisnis dan peningkatan nilai perusahaan, namun perseroan belum membenarkan adanya kesepakatan merger dengan TBIG.
“Terkait informasi spesifik tersebut, saat ini perseroan belum dapat memberikan komentar lebih lanjut,” kata Ahmad Reza, SVP Group Sustainability & Corporate Communication Telkom.
Isu merger antara Mitratel dan TBIG bukan kali pertama mencuat setelah wacana serupa muncul pada 2015 dan batal terealisasi karena tidak mendapat persetujuan pemegang saham.
Potensi konsolidasi di sektor menara telekomunikasi dianggap berpeluang mengubah peta persaingan dan skala investasi infrastruktur, sehingga akan menjadi perhatian regulator dan pemangku kepentingan.
