Jakarta, Maret.id — Forum strategis bertajuk “Sokoguru” yang digelar dalam program Senior Fellow SCUP menjadi ajang dialog lintas sektor untuk mengawal kebijakan energi nasional dan percepatan transisi energi berkelanjutan di Indonesia. Pertemuan ini mempertemukan akademisi, regulator, pelaku industri, dan pengamat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersandar pada bukti dan data.
Tujuan Forum dan Profil Peserta
Forum ini bertujuan mengkonsolidasikan pandangan lintas pemangku kepentingan terkait arah kebijakan energi nasional dan implementasi transisi energi. Hadir sebagai peserta adalah perwakilan Kementerian ESDM, pejabat Dewan Energi Nasional, manajemen Pertamina, peneliti, serta tokoh lembaga swadaya yang fokus pada sektor migas dan energi terbarukan.
Penegasan Ketahanan Energi oleh Dewan Energi Nasional
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Dadan Kusdiana, menegaskan bahwa fondasi ketahanan energi nasional adalah swasembada dan hilirisasi. Ia menyebutkan langkah-langkah konkret seperti peningkatan pasokan, perluasan akses energi, dan percepatan transisi yang harus diutamakan dalam kebijakan jangka menengah dan panjang.
Peran Pertamina sebagai Sokoguru
Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza menjelaskan bahwa penyebutan “Sokoguru” terinspirasi langsung dari pesan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan Pertamina sebagai tumpuan dalam menjaga ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional. Oki menekankan bahwa setiap pengembangan proyek dan kebijakan strategis Pertamina akan berlandaskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Strategi Korporat dan Tantangan Implementasi
Komisaris Independen Pertamina, Raden Adjeng Sondaryani, mengingatkan bahwa membangun ketahanan energi yang kuat membutuhkan proses panjang dan adaptasi terhadap dinamika global serta disrupsi teknologi. Ia menegaskan bahwa strategi Pertamina, termasuk Dual Growth Strategy yang termaktub dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), akan terus menjadi fokus untuk menghadapi kompleksitas geopolitik dan pasar energi.
Penguatan Rantai Nilai Transisi Energi
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menyoroti pentingnya memperkuat rantai nilai transisi energi melalui optimalisasi hulu migas, pengembangan energi rendah emisi, dan percepatan adopsi Sustainable Aviation Fuel (SAF). Menurut Agung, kolaborasi dan knowledge sharing antar-pemangku kepentingan menjadi fondasi pembentukan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Isu Prioritas yang Dibahas dalam Diskusi Panel
Sesi diskusi panel mengupas isu krusial seperti penurunan produksi migas, kebutuhan reformasi fiskal, penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), serta pemodelan ekonomi energi nasional. Panel menampilkan sejumlah pakar nasional termasuk Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Hendra Gunawan, Senior Fellow SCUP Retno Gumilang Dewi, pengamat hulu migas Benny Lubiantara, dan Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro.
Rekomendasi Kebijakan dan Aksi Nyata
Sebagai hasil pertemuan, para Senior Fellow SCUP menyusun policy paper berisi rekomendasi kebijakan strategis yang diserahkan secara simbolis kepada perwakilan Kementerian ESDM. Dokumen rekomendasi tersebut disusun untuk menjadi acuan dalam perumusan kebijakan yang mengedepankan efisiensi, keberlanjutan, dan kepastian investasi di sektor energi.
Langkah Lanjutan dan Akses Publik
Pihak penyelenggara menekankan bahwa forum bukanlah titik akhir melainkan bagian dari rangkaian dialog berkelanjutan antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat tata kelola energi nasional. Untuk mendukung transparansi dan keterlibatan publik, policy paper hasil kajian akademis dapat diakses melalui tautan resmi yang disediakan oleh penyelenggara.
Penutup: Forum “Sokoguru” menegaskan bahwa penguatan ketahanan energi dan percepatan transisi hanya dapat tercapai melalui sinergi kebijakan yang berbasis data, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen implementasi dari semua pihak terkait. Implementasi rekomendasi yang dihasilkan diharapkan memberi arah yang lebih jelas bagi kebijakan energi nasional ke depan.
