DPR

Jakarta, Maret.id — Perdagangan saham pada Selasa, 19 Mei 2026 berakhir dengan tekanan tajam setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 3,46 persen ke level 6.370. Penurunan itu memicu spekulasi publik terkait kaitannya dengan kunjungan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ke Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari yang sama.
Kunjungan DPR, Danantara, dan OJK ke BEI
Kunjungan Dasco dilakukan bersama pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), termasuk Rosan Roeslani selaku CEO dan Dony Oskaria sebagai COO. Rombongan disambut oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi pada kunjungan yang tercatat tiba di gedung BEI pukul 10:27 WIB.
Pihak terkait menegaskan kunjungan bersifat koordinatif dan bertujuan meredam kekhawatiran investor, bukan sebagai pemicu pelemahan pasar. Pernyataan tersebut datang di tengah upaya menunjukkan kehadiran negara dalam menstabilkan pasar modal.
Analisis Tekanan Pasar dari GREAT Institute
Peneliti ekonomi dari GREAT Institute, Ani Asriyah, menyatakan bahwa mengaitkan penurunan IHSG secara langsung dengan kunjungan itu adalah interpretasi yang keliru secara temporal dan analitis. Menurut Ani, tekanan sudah terlihat sejak pembukaan sesi pagi dengan indeks turun dari kisaran 6.599 sebelum terus melemah.
Ani memaparkan tiga faktor makro dan sentimen internasional yang lebih berkontribusi terhadap tekanan pasar pada hari tersebut. Faktor pertama adalah rebalancing indeks global oleh MSCI dan FTSE Russell yang berdampak pada kapitalisasi beberapa emiten Indonesia.
Dia menjelaskan bahwa MSCI pekan sebelumnya mencoret beberapa emiten dari indeks standar dan small-cap karena masalah konsentrasi kepemilikan dan transparansi. Keputusan paralel FTSE Russell untuk menghapus saham dengan masalah serupa dan menunda re-ranking penuh hingga September 2026 menambah sentimen negatif.
Tekanan Nilai Tukar dan Kebijakan Energi
Faktor kedua yang mencuat adalah depresiasi rupiah yang menembus level psikologis baru, dengan nilai tukar menyentuh sekitar Rp17.700 per dolar AS pada perdagangan 19 Mei. Kerapuhan fundamental nilai tukar ini menambah kecemasan pelaku pasar terhadap arus modal dan eksposur perusahaan.
Faktor ketiga berkaitan dengan ketidakpastian kebijakan ekspor di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Isu regulasi terkait mekanisme ekspor satu pintu disebut menambah beban sentimen negatif terhadap pasar modal domestik.
Respon dan Rekomendasi Kebijakan
Dalam pandangan Ani, kehadiran pimpinan DPR, OJK, dan Danantara di BEI bersifat intervensi psikologis yang diperlukan untuk meredam kepanikan jangka pendek. Kehadiran institusi dianggap penting karena pasar bereaksi tidak hanya terhadap data ekonomi tetapi juga terhadap persepsi koordinasi dan kepemimpinan kelembagaan.
GREAT Institute merekomendasikan langkah kebijakan yang dibagi dalam dua fase: jangka pendek dan jangka menengah. Pada tahap jangka pendek, otoritas diminta menjaga stabilitas pasar dan nilai tukar secara aktif agar tekanan tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas.
Untuk jangka menengah, institusi seperti Pemerintah, OJK, dan BEI diminta mempercepat reformasi struktural pasca-peringatan dari MSCI dan FTSE Russell. Fokus reformasi meliputi peningkatan transparansi kepemilikan, penyesuaian aturan free float, serta penguatan kredibilitas pasar agar persepsi investability terhadap Indonesia membaik.
Upaya Peningkatan Free Float dan Implementasi Reformasi
OJK saat ini menargetkan agar sekitar tiga perempat emiten dapat memenuhi aturan free float minimum sebesar 15 persen pada tahun pertama pelaksanaan reformasi. Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki metrik yang menjadi perhatian indeks global dan investor institusional.
Langkah-langkah itu dinilai penting untuk menurunkan risiko delisting atau pengurangan bobot emiten Indonesia di indeks internasional. Perbaikan tata kepemilikan dan transparansi juga diharapkan meningkatkan aliran modal asing yang bersifat jangka panjang.
Penutupan perdagangan yang turun signifikan pada 19 Mei menjadi momen ujian bagi koordinasi antara legislator, regulator, dan pengelola investasi negara. Observasi pasar ke depan akan menilai apakah langkah-langkah koordinatif dapat meredam tekanan dan memulihkan kepercayaan investor domestik maupun asing.





