Jakarta, Maret.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan meski terjadi pengetatan dalam penyaluran kredit perumahan, risiko kredit pada sektor ini tetap terkendali dengan rasio non-performing loan (NPL) KPR tercatat sebesar 3,14 persen pada Maret 2026.
Kondisi NPL dan Pertumbuhan KPR
Secara historis, rasio NPL KPR berada di kisaran tiga persen yang dianggap relatif stabil bagi sektor perbankan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut tingkat NPL tersebut menunjukkan manajemen risiko perbankan berjalan efektif di tengah dinamika ekonomi saat ini.
Penyaluran KPR pada Maret 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,79 persen secara tahunan (year on year/yoy). Namun, laju pertumbuhan ini melambat signifikan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 16,31 persen (yoy).
Penurunan Ekspansi pada Segmen Hunian
Perlambatan pertumbuhan penyaluran KPR terjadi merata di hampir semua jenis hunian dan menjadi sinyal penyesuaian strategi kredit oleh perbankan. Tekanan paling terasa pada rumah tipe 21 yang mencatat penurunan pertumbuhan paling tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
Beberapa bank yang mencatatkan pertumbuhan KPR di level satu digit dipandang OJK sebagai cerminan penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking). OJK menilai kebijakan tersebut diselaraskan dengan risk appetite masing-masing institusi guna menjaga kualitas portofolio.
Respons Perbankan dan Dukungan Kebijakan
Perlambatan dianggap sebagai bagian dari adaptasi strategi perbankan untuk menjaga kualitas kredit tetap prima di tengah ketidakpastian ekonomi global. Meski demikian, peluang ekspansi tetap terbuka apabila dukungan kebijakan fiskal dan inovasi pembiayaan berkelanjutan dapat memperkuat daya beli masyarakat.
OJK mendorong sinergi antara program pemerintah dan kebijakan otoritas perbankan untuk menjadi stimulus bagi bank dalam meningkatkan fungsi intermediasinya, khususnya di sektor properti. Beberapa insentif yang dipandang strategis antara lain keberlanjutan skema fiskal seperti PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan pengembangan skema pembiayaan yang lebih adaptif.
Kondisi Likuiditas dan Peran Dana Pihak Ketiga
Aspek fundamental perbankan dinilai masih kokoh berkat sokongan likuiditas yang kuat dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Dian Ediana Rae menekankan bahwa perbankan terus menjaga kondisi likuiditas yang terutama bersumber dari dana masyarakat serta menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan dana tersebut.
OJK juga mengingatkan adanya tanggung jawab moral bank untuk menyalurkan dana pada kegiatan produktif, termasuk penyaluran kredit KPR yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, perbankan diminta memanfaatkan stimulus kebijakan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
Prospek dan Tantangan ke Depan
Ke depan, kombinasi antara kebijakan fiskal yang proaktif dan inovasi produk pembiayaan diperkirakan menjadi kunci pemulihan pertumbuhan KPR yang lebih berkelanjutan. Namun, perwujudan potensi tersebut tetap bergantung pada kemampuan memperkuat daya beli rumah tangga dan menekan risiko makroprudensial.
OJK menegaskan peran pengawasan dan koordinasi kebijakan sebagai upaya menjaga stabilitas sektor perbankan sekaligus mendorong kontribusi lembaga keuangan terhadap pembangunan nasional. Dengan demikian, sektor perumahan diharapkan dapat kembali menjadi motor pertumbuhan ketika kondisi ekonomi domestik dan global menunjukkan perbaikan.
