Jakarta, Maret.id — Pengamat ekonomi Noorsy menyatakan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pintu tunggal ekspor komoditas strategis hanya solusi permukaan yang tidak menyentuh akar permasalahan struktural ekonomi nasional. Ia menilai kebijakan itu semata-mata berfokus pada pengumpulan devisa hasil ekspor tanpa membenahi kelemahan fundamental yang membuat perekonomian rentan.
Kritik Terhadap Fungsi Pintu Tunggal
Noorsy menyebut pengintegrasian penjualan ekspor sumber daya alam ke dalam satu pintu adalah langkah fungsional untuk mencegah kebocoran Dolar AS hasil ekspor. Menurutnya, langkah tersebut tidak mengatasi masalah struktural yang membuat eksportir dan pelaku pasar mengeksploitasi celah regulasi.
“Ini sekadar upaya mengumpulkan Dolar AS hasil ekspor SDA agar tidak bocor,” ujar Noorsy dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta pada Rabu, 20 Mei 2026. “Namun akar masalah dan fundamental struktural ekonomi kita tetap dibiarkan tidak selesai.”
Deretan Masalah Sistemik yang Diangkat
Noorsy merinci sejumlah persoalan sistemik yang menurutnya tidak tertangani oleh pembentukan badan ekspor tersebut. Pertama, ia menunjuk defisit neraca jasa yang berlangsung kontinu sehingga menekan posisi pembayaran internasional Indonesia.
Kedua, ketergantungan impor pada kebutuhan pokok seperti energi, bahan baku industri, dan bahan penolong masih tinggi, sehingga rentan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga internasional. Ketiga, tekanan utang negara yang meningkat disertai fenomena finansialisasi pasar surat berharga negara memperburuk risiko fiskal jangka panjang.
Keempat, Noorsy menilai kebijakan moneter yang mengandalkan instrumen tertentu mengarah pada apa yang disebutnya “ekonomi khayalan”. Kelima, komersialisasi sektor publik dianggap mengikis ketahanan finansial masyarakat yang rentan terhadap shock ekonomi.
Selain itu, ia mengingatkan gejala deindustrialisasi dini yang melemahkan produktivitas sektor manufaktur domestik, sehingga menurunkan kapasitas substitusi impor dan penciptaan lapangan kerja bernilai tambah. Noorsy juga menyinggung adanya “tujuh penyebab kelumpuhan ekonomi” serta “lima penyebab jatuhnya rupiah” yang menurutnya belum ditangani secara sistematis.
Tantangan Kebijakan dan Seruan Reformasi
Noorsy menegaskan bahwa tanpa reformasi menyeluruh terhadap struktur industri, ketergantungan impor, dan manajemen utang, efektivitas PT Danantara terhadap ketahanan ekonomi makro akan sangat terbatas. Ia mendesak pemerintah untuk tidak berhenti pada tata kelola logistik dan administrasi ekspor semata, tetapi menuntaskan masalah sistemik yang lebih dalam.
“Jika pemerintah menyadari monopoli kekuasaan negara, seharusnya berani melakukan reformasi terhadap postur industri, ketergantungan impor, dan jeratan utang yang selama ini membebani perekonomian,” kata Noorsy. Ia juga meminta tindakan tegas untuk memberantas praktik korupsi dan kebijakan yang mendikte independensi regulasi, standarisasi, akuntabilitas, serta referensi reputasi asing.
Respons Pemerintah dan Tujuan PT Danantara
Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, sebelumnya mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai single exporter untuk komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, dan besi ferro-alloy. Langkah ini diklaim bertujuan menekan praktik under-invoicing dan transfer pricing yang dinilai memicu pelarian Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Dalam pernyataan resmi pemerintah, skema pintu tunggal diharapkan memperkuat pengawasan aliran devisa dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan ekspor-impor. Namun para pengkritik seperti Noorsy menilai langkah tersebut belum memadai bila tidak disertai kebijakan proaktif untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperbaiki struktur industri.
Implikasi bagi Ekonomi Makro dan Politik
Noorsy memperingatkan bahwa solusi parsial berisiko menutup ruang perbaikan jangka panjang dan bahkan dapat memperkuat mekanisme yang menguntungkan segelintir pelaku dengan menambah beban birokrasi. Ia menekankan hubungan erat antara perbaikan ekonomi dan penanganan problem sosial-politik yang selama ini menjadi penghambat reformasi substantif.
Pernyataan ini membuka perdebatan publik mengenai efektivitas kebijakan pintu tunggal dalam konteks upaya memperkuat kedaulatan ekonomi dan stabilitas makro. Para pemangku kepentingan diharapkan menimbang rekomendasi reformasi struktural sambil memantau implementasi PT Danantara agar tujuan penanganan kebocoran devisa tidak menutupi kebutuhan rekonstruksi ekonomi yang lebih mendasar.
