Jakarta, Maret.id — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) memberi perhatian serius terhadap penahanan warga negara Indonesia oleh militer Israel dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0, kata Kepala Biro Humas dan Data Informasi Brigjen TNI Honi Havana.
Honi menyampaikan pernyataan itu dalam keterangan resmi pada Kamis, 21 Mei 2026, dan menegaskan negara terus bekerja keras untuk menjamin keselamatan serta upaya pembebasan para WNI yang ditahan.
Pemerintah akan menempuh seluruh jalur diplomatik, hukum, dan komunikasi internasional yang tersedia untuk mengupayakan pembebasan WNI tersebut.
Langkah ini, menurut Honi, diambil dengan tetap mengedepankan perlindungan warga negara, kebebasan pers, serta prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.
Pemerintah juga mendorong penguatan koordinasi lintas instansi untuk penanganan kasus ini secara terpadu.
Koordinasi itu mencakup komunikasi dengan negara sahabat dan organisasi internasional demi mempercepat proses verifikasi dan advokasi.
Upaya diplomasi dan jalur hukum
Sumber resmi menyatakan pemerintah akan mengaktifkan jalur diplomatik bilateral dengan pihak terkait serta melibatkan perwakilan internasional yang relevan.
Upaya hukum juga disiapkan sebagai salah satu mekanisme, termasuk pemantauan terhadap hak-hak WNI sesuai hukum humaniter internasional.
Pihak terkait di dalam negeri diminta meningkatkan pertukaran informasi untuk memastikan langkah yang diambil terkoordinasi dan terlacak.
Lini komunikasi dengan keluarga korban dan organisasi yang menaungi para relawan juga harus dipertahankan untuk transparansi informasi.
Perlindungan WNI sebagai prioritas
“Negara akan terus memastikan perlindungan dan keselamatan WNI sebagai prioritas utama,” kata Honi menegaskan komitmen pemerintah.
Komitmen itu, menurut pernyataan resmi, mencakup upaya penyelamatan warga yang mengalami ancaman di berbagai perairan internasional.
Sebelumnya, pemerintah juga sedang melakukan upaya untuk menyelamatkan empat WNI yang disandera di perairan Somalia sejak akhir April lalu.
Kasus-kasus tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah untuk memperkuat mekanisme perlindungan warga negara di luar negeri.
Daftar WNI yang ditahan
Pemerintah merilis identitas sembilan WNI yang ditahan militer Israel, terdiri dari aktivis kemanusiaan, jurnalis, dan relawan.
Berikut daftar nama yang disampaikan dalam keterangan resmi pemerintah:
1. Herman Budianto Sudarsono (GPCI – Dompet Dhuafa)
2. Ronggo Wirasanu (GPCI – Dompet Dhuafa)
3. Andi Angga Prasadewa (GPCI – Rumah Zakat)
4. Asad Aras Muhammad (GPCI – Spirit of Aqso)
5. Hendro Prasetyo (GPCI – SMART 171)
6. Bambang Noroyono (Republika)
7. Thoudy Badai Rifan Billah (Republika)
8. Andre Prasetyo Nugroho (Tempo)
9. Rahendro Herubowo (Tim Media GPCI dan iNews).
Keterangan resmi pemerintah menyebut identitas tersebut untuk memperjelas status warga negara dan memudahkan proses konsuler.
Pemerintah meminta agar publik menahan diri dari spekulasi yang dapat menghambat proses diplomasi dan investigasi.
Keluarga para WNI dan organisasi yang tergabung dalam misi kemanusiaan telah diberi informasi awal oleh otoritas terkait.
Sumber mengatakan pemerintah juga membuka jalur komunikasi khusus bagi keluarga untuk menerima pembaruan resmi secara berkala.
Selain upaya diplomatik, pemerintah mengimbau media dan publik agar mengutamakan sumber resmi demi akurasi informasi.
Penekanan pada kebebasan pers dikemukakan sambil tetap menjaga keselamatan dan privasi para korban serta keluarga.
Pihak berwenang menegaskan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan melaporkan setiap langkah yang telah ditempuh.
Honi menambahkan upaya perlindungan WNI akan dilakukan secara intensif sampai semua pihak yang ditahan dapat dipastikan keselamatannya.
Aparat terkait di dalam negeri diminta tetap waspada dan memastikan kesiapan operasional untuk mendukung jalur diplomasi dan hukum.
Pemerintah juga menyatakan keterbukaan untuk bekerja sama dengan mitra internasional demi penyelesaian kasus secara manusiawi.
Kasus penahanan WNI dalam operasi kemanusiaan ini diperkirakan akan memicu perbincangan publik dan tekanan diplomatik internasional.
Pemerintah berharap pendekatan yang terkoordinasi dapat meredam eskalasi serta menghasilkan solusi yang menjamin keselamatan warga negara.
Honi menegaskan kembali agar masyarakat mengikuti perkembangan hanya melalui saluran resmi pemerintah untuk menghindari informasi yang tidak terverifikasi.
Pernyataan resmi menutup keterangannya dengan komitmen bahwa upaya perlindungan terhadap WNI akan terus menjadi prioritas sampai selesai.
