Jakarta, Maret.id — Pandu menegaskan seluruh kontrak existing akan tetap dijalankan sebagaimana mestinya untuk menghindari gangguan pada aktivitas bisnis dan iklim investasi. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Kamis, 21 Mei 2026 sebagai respons atas pertanyaan seputar penunjukan entitas baru yang akan mengelola perdagangan ekspor komoditas strategis.
Pemerintah Pastikan Tidak Ada Gangguan Kontrak
Pandu menyatakan, “Kontrak existing pasti kan tetap ada, akan jalan, sekarang kita nggak mau disrupt anything with respect to kontrak-kontrak yang existing, kita ingin semuanya lancar, berjalan dengan baik.” Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk menenangkan para pelaku industri dan investor yang khawatir terhadap perubahan tata kelola perdagangan ekspor.
Pihak pemerintah juga aktif menerima masukan dari pelaku usaha untuk menyempurnakan skema baru tanpa menghambat aktivitas bisnis. Pandu menambahkan bahwa dalam beberapa hari mendatang akan ada pertemuan dengan asosiasi dan pemain industri untuk membahas implementasi lebih lanjut.
Peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia
Sebelumnya pemerintah menunjuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), anak usaha Danantara, sebagai pengelola perdagangan ekspor komoditas strategis nasional. Penunjukan ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola ekspor-impor pada komoditas tertentu yang dianggap strategis bagi perekonomian nasional.
DSI akan memulai operasinya secara bertahap dengan peran awal sebagai perantara perdagangan komoditas ekspor. Dalam fase berikutnya perusahaan ditargetkan bertransformasi menjadi trader yang membeli pasokan dari dalam negeri lalu menjualnya ke pasar global.
Fokus Komoditas dan Tujuan Kebijakan
Komoditas yang masuk dalam cakupan pengelolaan antara lain batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy, yang selama ini memiliki peran penting dalam neraca perdagangan nasional. Pemerintah menyatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat kontrol terhadap aliran komoditas strategis serta menjaga kepentingan nasional.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembentukan mekanisme baru diperlukan untuk menekan praktik under invoicing yang dinilai merugikan negara. Menurutnya, tindakan preventif dan pengawasan yang lebih baik di sektor komoditas dapat meningkatkan penerimaan negara serta transparansi perdagangan.
Dialog dengan Industri dan Asosiasi
Pandu menegaskan, pemerintah sedang menyerap berbagai masukan dari pelaku industri hingga asosiasi usaha untuk memastikan skema badan ekspor baru tidak menghambat kegiatan bisnis. Ia menyebutkan akan menemui asosiasi dan pemain terkait dalam dua hari ke depan untuk membahas masukan tersebut.
Pendekatan konsultatif ini diharapkan dapat menghasilkan mekanisme implementasi yang berjalan mulus dan menampung kepentingan semua pihak. Sumber daya dan kapasitas DSI juga menjadi perhatian dalam perencanaan tahap awal agar transisi dapat dilakukan tanpa menimbulkan friksi pasar.
Dampak terhadap Pasar dan Investasi
Analis memperingatkan bahwa perubahan struktural dalam tata niaga komoditas berpotensi menimbulkan fluktuasi jangka pendek pada pasokan dan harga. Namun, jika dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat memperkuat kepastian usaha dan menekan praktik-praktik curang yang selama ini menggerogoti penerimaan negara.
Pemerintah menyatakan akan terus memantau pelaksanaan kebijakan serta membuka ruang sinkronisasi dengan pelaku usaha. Proses bertahap dan dialog intensif diharapkan mampu meredam kekhawatiran sekaligus meningkatkan daya saing komoditas nasional di pasar global.
Pandu memastikan komitmen untuk menjaga kelancaran kontrak dan menjaga stabilitas iklim investasi tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah dan pihak terkait akan mengumumkan langkah-langkah teknis lanjutan setelah rangkaian konsultasi dengan industri selesai.
