Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, memperingatkan bahwa kebijakan ekspor yang terlalu terpusat di tangan negara berpotensi menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Pernyataan itu disampaikan pada 22 Mei 2026 dan menyoroti risiko kebijakan yang memonopoli mekanisme ekspor.
Peringatan terhadap Kebijakan Ekspor Terkonsentrasi
Firman mencontohkan kegagalan negara lain sebagai peringatan, dengan menyebut Venezuela sebagai negara yang mengalami kehancuran ekonomi akibat kebijakan yang salah arah. Ia menegaskan bahwa sentralisasi penuh kontrol ekspor tanpa pengawasan dan mekanisme pasar yang memadai bisa berujung pada disfungsi ekonomi.
Menurut Firman, niat pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap praktik seperti under invoicing adalah hal yang patut dipahami. Namun ia menilai langkah pengambilalihan total terhadap mekanisme ekspor bukanlah solusi utama.
Penguatan Pengawasan Sebagai Solusi
Firman mengusulkan agar yang dikedepankan adalah peningkatan fungsi pengawasan, bukan pengambilalihan kepemilikan atau kontrol operasional secara menyeluruh. Pengawasan yang efektif, menurutnya, dapat mencegah praktik-praktik curang tanpa menggoyang kepercayaan pelaku usaha.
Ia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat regulasi dan mekanisme audit serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong transparansi dalam proses ekspor. Pendekatan berbasis data dan kolaborasi antar-institusi dinilai lebih berkelanjutan dibandingkan kebijakan sentralistis.
Peran Sektor Swasta dan Risiko Kapital Keluar
Firman menegaskan keterlibatan sektor swasta tetap krusial karena pembangunan ekonomi nasional tidak bisa semata-mata bergantung pada anggaran negara. Investasi, baik domestik maupun asing, serta pelaku usaha skala menengah dan besar merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Kebijakan yang terlalu menekan sektor swasta berisiko memicu capital flight atau pengalihan modal ke negara lain, menurutnya. Dampak tersebut, ia khawatirkan, akan melemahkan sektor-sektor strategis seperti perkebunan sawit, pertambangan, serta minyak dan gas.
Pelajaran dari Negara Lain dan Konteks Lokal
Firman menyebut Chile sebagai contoh negara yang relatif berhasil menerapkan kebijakan ekspor terpusat melalui perusahaan negara untuk komoditas tertentu. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi Chile berbeda jauh dengan Indonesia dari segi struktur ekonomi dan keragaman komoditas.
Oleh karena itu, ia mengimbau agar kebijakan yang diadopsi memperhitungkan karakteristik ekonomi lokal, termasuk fragmentasi rantai nilai, keberagaman pelaku usaha, dan pentingnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah. Adaptasi kebijakan tanpa memahami konteks domestik rentan menimbulkan efek samping.
Keseimbangan Antara Proteksi dan Kepastian Investasi
Firman mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, stabilitas harga pangan, dan keberlangsungan dunia usaha. Ketidakseimbangan kebijakan, menurutnya, dapat menciptakan ketidakpastian yang merugikan para investor dan pelaku usaha.
Ia menekankan pentingnya dialog intensif antara pembuat kebijakan, perwakilan petani, asosiasi industri, dan investor untuk merumuskan aturan yang adil dan jelas. Langkah ini diperlukan agar tujuan perlindungan sosial tidak berbenturan dengan kebutuhan iklim investasi yang kondusif.
Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Ke Depan
Di antara rekomendasi Firman adalah memperkuat kapasitas lembaga pengawas, memperbaiki sistem pelaporan dan penetapan nilai transaksi ekspor, serta memperluas fasilitas insentif bagi investasi produktif. Pendekatan bertahap dan berbasis evaluasi juga diusulkan untuk menghindari implikasi negatif yang tak terduga.
Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi kebijakan yang transparan untuk mencegah spekulasi dan kekhawatiran pasar. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat menjaga tujuan fiskal dan sosial tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi jangka menengah.
Penilaian dari Firman menempatkan isu kebijakan ekspor sebagai salah satu fokus penting dalam diskursus ekonomi nasional. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak agar kebijakan berjalan efektif tanpa mengurangi peran serta sektor swasta yang telah menjadi tulang punggung pertumbuhan.
