Jakarta, Maret.id — CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa kantor bagi PT DSI telah disiapkan di lingkungan Danantara menyusul langkah-langkah konsolidasi yang sedang dijalankan.
Rosan menyampaikan keterangan itu kepada wartawan usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.
Percepatan Status Menjadi BUMN
Rosan memberi sinyal bahwa proses perubahan status PT DSI menjadi badan usaha milik negara (BUMN) akan segera dituntaskan.
Ketika ditanya wartawan mengenai tenggat waktu, Rosan hanya merespons singkat dengan kata “Minggu depan.”
Alasan Penunjukan Direktur Utama
Sekretariat perusahaan menjelaskan bahwa penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT DSI didasarkan pada rekam jejak profesional dan pengalaman internasionalnya di sektor pertambangan serta perdagangan komoditas.
Menurut Rosan, jejaring bisnis global dan pengalaman strategis yang dimiliki Luke dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola ekspor sumber daya alam yang strategis.
Mandat Awal dan Komoditas yang Dikelola
PT DSI dibentuk menyusul kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat pengendalian terhadap ekspor komoditas strategis.
Pada tahap awal, perusahaan negara itu akan mengelola ekspor kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloys untuk meningkatkan daya tawar Indonesia di pasar global sekaligus mengoptimalkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Rencana pengelolaan komoditas strategis itu dipandang sebagai upaya untuk menyelaraskan kebijakan ekspor dengan strategi hilirisasi dan penguatan industri domestik.
Sumber daya alam yang selama ini diekspor mentah akan diarahkan ke mekanisme yang memungkinkan peningkatan produk bernilai tambah di dalam negeri.
Pemerintah, melalui PT DSI, diharapkan dapat memainkan peran koordinatif antara produsen, industri pengolahan, dan pasar ekspor.
Langkah ini juga ditujukan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi harga dan kuota di pasar internasional.
Rosan menegaskan bahwa pembentukan dan pemindahan kantor tersebut adalah bagian dari persiapan operasional agar PT DSI mampu segera berfungsi setelah status BUMN disahkan.
Ia menambahkan bahwa penempatan fisik kantor di lingkungan Danantara akan mempermudah integrasi sumber daya manusia dan infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas awal perusahaan.
Para pengamat menyatakan bahwa transformasi entitas pengelola ekspor menjadi BUMN berpotensi memberi kontrol yang lebih besar kepada negara atas aliran komoditas strategis.
Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya transparansi dan tata kelola yang baik agar tujuan peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan nasional benar-benar tercapai.
Pemerintah diperkirakan akan mengeluarkan regulasi pelengkap dan mekanisme pengawasan untuk memastikan transisi PT DSI berjalan sesuai rencana.
Sementara itu, pelaku industri dalam negeri menunggu kepastian kebijakan pelaksanaan agar dapat menyesuaikan rantai pasok dan investasi hilirisasi.
Rosan tidak merinci lebih jauh soal susunan manajemen selain penunjukan Direktur Utama, namun memastikan pembentukan struktur organisasi akan mengikuti peraturan BUMN.
Proses administratif dan hukum terkait perubahan status dan pematangan operasional diperkirakan rampung dalam waktu dekat sesuai pernyataannya.
Langkah Pemerintah membentuk PT DSI dan menyiapkan infrastrukturnya diharapkan menjadi bagian dari kebijakan ekonomi yang lebih luas untuk mengendalikan ekspor serta mendorong struktur industri yang lebih kuat.
Publik dan pelaku pasar akan terus memantau perkembangan konversi status perusahaan dan implementasi awal operasi ekspor komoditas strategis tersebut.
