Jakarta, Maret.id — Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menegaskan bahwa pengaturan jam operasional pusat perbelanjaan bukan hal baru dan telah menjadi salah satu instrumen kebijakan di sejumlah negara untuk menekan konsumsi energi serta menata aktivitas masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Minggu, 24 Mei 2026.
Rujukan kebijakan internasional
Menurut Nova, beberapa negara telah menerapkan pengaturan jam operasional mal secara lebih ketat sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan energi dan mengurangi beban puncak listrik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan serupa dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun aturan yang lebih efektif dan kontekstual.
Nova menyoroti bahwa pengaturan jam buka-tutup pusat perbelanjaan sering dikombinasikan dengan kebijakan lain, seperti penyesuaian penerangan publik dan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan efisiensi energi. Ia menambahkan bahwa pendekatan terpadu ini penting untuk memastikan target penghematan energi dapat tercapai tanpa mengorbankan aktivitas ekonomi secara signifikan.
Dampak terhadap konsumsi energi dan kota
Nova menilai bahwa pengaturan jam operasional mal berpotensi memberikan dampak positif terhadap penghematan energi, terutama di kawasan perkotaan dengan beban listrik tinggi. Ia menyebutkan bahwa pengurangan jam operasional pada waktu beban puncak bisa menurunkan kebutuhan pasokan listrik dan mengurangi kebutuhan penggunaan pembangkit cadangan.
Lebih jauh, Nova mengingatkan bahwa manfaat lingkungan juga bisa dirasakan melalui penurunan emisi jika penghematan energi dapat mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar fosil. Namun ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus didukung data teknis untuk mengukur sejauh mana pengaruhnya terhadap pola konsumsi listrik dan emisi kota.
Koordinasi dengan transportasi publik
Selain aspek energi, Nova menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pengaturan jam operasional mal dengan sistem transportasi umum agar mobilitas masyarakat menjadi lebih tertata dan efisien. Ia mengatakan bahwa perubahan jam operasional tanpa perencanaan transportasi yang memadai berisiko menimbulkan kerumunan dan tekanan pada angkutan umum pada waktu tertentu.
Nova mengusulkan agar pemerintah daerah melibatkan Dinas Perhubungan dan operator transportasi publik dalam kajian kebijakan sehingga rute, frekuensi, dan kapasitas angkutan dapat disesuaikan dengan pola operasi pusat perbelanjaan. Ia juga menyoroti perlunya skenario transisi yang jelas agar pelaku usaha dan konsumen dapat menyesuaikan diri secara bertahap.
Kajian mendalam dan pelibatan pemangku kepentingan
Komisi B DPRD DKI meminta agar rencana pengaturan jam operasional mal dikaji secara matang dengan melibatkan berbagai sektor terkait sebelum diterapkan. Nova menegaskan bahwa partisipasi pelaku usaha, asosiasi pengelola mal, akademisi, dan masyarakat menjadi syarat penting demi kelancaran implementasi kebijakan.
Ia mengingatkan bahwa kajian harus mencakup analisis ekonomi, sosial, dan teknis termasuk potensi dampak terhadap pergerakan orang, pendapatan pelaku usaha kecil, dan keberlanjutan pasokan energi. Nova menekankan bahwa rekomendasi akhir perlu berbasis bukti serta alternatif skenario agar kebijakan yang diambil bersifat adil dan proporsional.
Tahapan dan mekanisme pengawasan
Nova mengusulkan beberapa tahapan, mulai dari studi awal, uji coba di kawasan tertentu, hingga evaluasi berkala sebelum penerapan skala luas. Ia menilai mekanisme pengawasan yang jelas diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan untuk memperbaiki kebijakan bila ditemukan efek negatif yang signifikan.
Selain itu, Nova menyarankan pembentukan indikator kinerja agar hasil pengaturan jam operasional dapat diukur secara transparan dan akuntabel. Indikator tersebut menurutnya harus mencakup penghematan energi, dampak ekonomi, serta tingkat kenyamanan dan keamanan publik.
Nova mengingatkan bahwa kebijakan yang mengubah jam operasional harus memperhatikan daya tahan ekonomi pelaku usaha, khususnya UMKM yang mengandalkan arus pengunjung. Ia menekankan perlunya paket mitigasi atau insentif untuk usaha kecil apabila kebijakan berdampak negatif pada omzet mereka.
Penyesuaian jam operasional juga perlu dilengkapi dengan sosialisasi yang memadai agar masyarakat dan pelaku usaha memahami tujuan dan mekanisme kebijakan. Nova menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa semua langkah yang diambil harus melalui proses deliberatif guna menghindari keputusan sepihak yang berpotensi menimbulkan masalah baru.
