Malaysia Siap Tindak Tegas Pengungsi Rohingya Tanpa Izin, Memanas Hubungan dengan Myanmar!
Jakarta, Maret.id — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan pemerintahnya akan menindak tegas pengungsi Rohingya yang berada di negaranya tanpa izin resmi.
Ia mengatakan instruksi tersebut ditujukan kepada Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), Departemen Imigrasi, dan seluruh lembaga terkait untuk menegakkan hukum dalam menjaga ketertiban umum.
Tindakan Pemerintah Malaysia
Anwar menegaskan pihak berwenang telah mengamati adanya kelompok pengungsi Rohingya yang berkumpul di depan kantor UNHCR di Kuala Lumpur, sehingga diperlukan langkah cepat dari aparat.
Menurutnya, Malaysia sebagai negara berdaulat menuntut setiap individu yang berada di wilayahnya mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Kebijakan Penegakan dan Penahanan
Perdana Menteri menyampaikan bahwa individu tanpa dokumen perjalanan atau izin yang sah akan dikenakan tindakan hukum sesuai prosedur, termasuk penempatan sementara di Depot Imigrasi.
Langkah ini menurut pemerintah bersifat administratif dan bertujuan untuk menata keberadaan pengungsi serta mencegah potensi gangguan ketertiban umum.
Data Pengungsi Terdaftar
Berdasarkan catatan UNHCR hingga akhir Februari 2026, tercatat sekitar 215.600 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di Malaysia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 193.824 orang berasal dari Myanmar, terdiri atas 126.144 orang Rohingya, 15.774 orang etnis Chin, dan 33.002 individu dari kelompok etnis lain yang terdampak konflik atau melarikan diri dari penganiayaan.
Tercatat pula sekitar 21.776 pengungsi dan pencari suaka berasal dari lebih 50 negara lain yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan.
Kelompok ini meliputi sekitar 5.760 warga Pakistan, 3.193 warga Yaman, 2.945 warga Somalia, 2.931 warga Afghanistan, 2.471 warga Suriah, serta warga dari Sri Lanka, Palestina, Irak dan negara lainnya.
Reaksi LSM dan Tantangan Kemanusiaan
Organisasi kemanusiaan dan pembela hak pengungsi sebelumnya sering mengingatkan perlunya pendekatan yang menghormati hak asasi dan perlindungan dasar bagi pengungsi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.
Namun pemerintah berargumen bahwa kebijakan penegakan diperlukan untuk menjaga keamanan nasional dan ketertiban publik, sehingga diperlukan keseimbangan antara kewajiban kemanusiaan dan penegakan hukum imigrasi.
Dampak penahanan administratif berpotensi menimbulkan kritik dari komunitas internasional terkait kondisi fasilitas dan durasi penahanan, sehingga pengawasan serta transparansi menjadi poin penting dalam pelaksanaan kebijakan.
Sementara itu, akses bantuan kemanusiaan dan jalur administratif bagi pengungsi yang memenuhi syarat suaka tetap menjadi isu krusial yang harus disinergikan antara otoritas nasional dan lembaga internasional.
Dalam konteks kawasan, negara-negara tetangga termasuk Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, memantau perkembangan pergerakan pengungsi dan dinamika penegakan hukum di perairan serta wilayah daratan Asia Tenggara.
Para pemimpin regional diharapkan terus berkoordinasi untuk menemukan solusi yang mengurangi tekanan terhadap negara yang menjadi tujuan sekaligus memenuhi kewajiban perlindungan internasional.
Penanganan pengungsi Rohingya di Malaysia menyoroti tantangan kompleks antara kedaulatan negara, tekanan sosial-ekonomi domestik, dan kewajiban internasional untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan.
Perkembangan kebijakan dan praktik lapangan akan terus diawasi oleh berbagai pihak, termasuk organisasi internasional, lembaga kemanusiaan, dan komunitas masyarakat sipil, untuk memastikan hak-hak dasar pengungsi tetap dijaga sembari menjunjung ketertiban nasional.
