Korut Menolak Seruan ASEAN untuk Denuklirisasi Semenanjung Korea, Memanas Ketegangan Regional!
Jakarta, Maret.id — Korea Utara menolak seruan Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ARF) tentang denuklirisasi penuh Semenanjung Korea dan menyebutnya sebagai upaya yang “bodoh” serta tidak realistis. Pernyataan keras itu disampaikan oleh Kim Yo Jong, pejabat senior Partai Pekerja Korea sekaligus adik Pemimpin Tertinggi Kim Jong Un, merespons pernyataan ketua ARF yang diterbitkan usai pertemuan menteri luar negeri di Filipina baru-baru ini.
Kim Yo Jong menegaskan bahwa status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir bersifat final dan tak dapat diganggu gugat. Ia juga menuduh ARF mengadopsi sikap yang dianggap bermusuhan karena, menurutnya, forum tersebut mengikuti posisi Amerika Serikat terkait denuklirisasi dengan mengabaikan ketentuan dalam konstitusi Korea Utara.
Penolakan Terhadap Konsep Denuklirisasi
Kim menyatakan konsep denuklirisasi Semenanjung Korea telah kehilangan makna, baik secara praktis maupun konseptual, dan menyebut seruan berulang tentang denuklirisasi sebagai “mimpi liar” yang tidak masuk akal. Pernyataan itu menggambarkan sikap Pyongyang yang semakin yakin akan haknya atas senjata nuklir sebagai alat pertahanan dan posisi tawar dalam kancah diplomasi internasional.
Peran dan Tuntutan ARF
Di sisi lain, ketua ARF menegaskan kembali dukungan forum terhadap denuklirisasi penuh Semenanjung Korea dan menyampaikan keprihatinan atas pengembangan senjata nuklir serta program rudal balistik Korea Utara yang terus berlanjut. Forum tersebut menyerukan langkah-langkah yang bisa mengurangi ketegangan dan mengarah pada stabilitas regional melalui dialog serta upaya diplomatik intensif.
Komposisi dan Kepentingan ARF
Forum Regional ASEAN yang beranggotakan 28 negara termasuk 11 negara ASEAN serta berbagai mitra di kawasan Asia Pasifik dan dunia, sebelumnya menerima Inggris sebagai anggota terbaru. Keanggotaan ARF meliputi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jepang, India, Korea Selatan, serta negara-negara lain yang kepentingannya sangat beragam sehingga membuat konsensus mengenai Korea Utara kerap sulit dicapai.
Kim Yo Jong juga menegaskan bahwa kemampuan penangkal nuklir tetap menjadi “perisai utama” demi melindungi kedaulatan nasional dan berjanji Pyongyang akan terus memperkuat kemampuan nuklir tanpa mengalami stagnasi. Pernyataan itu mempertegas kebijakan bertahan dan pengembangan senjata yang dipandang rezim sebagai sarana pencegah eksternal dan alat negosiasi.
Langkah keras Korea Utara ini berpotensi meningkatkan ketegangan diplomatik di kawasan dan memperumit upaya multilateral untuk meredam eskalasi militer. Para pengamat menilai bahwa respons Pyongyang memerlukan pendekatan diplomasi yang lebih pragmatis dan inklusif dari para pemangku kepentingan regional agar dialog kembali terbuka dan langkah-langkah keamanan bersama dapat dijajaki.
ARF sebagai platform keamanan regional diharapkan memfasilitasi pembicaraan yang lebih konstruktif antara semua pihak terkait, termasuk peningkatan saluran komunikasi serta penegasan komitmen untuk menghindari tindakan provokatif. Sementara itu, keadaan di Semenanjung Korea tetap menjadi isu prioritas yang membutuhkan koordinasi lintas negara demi menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi yang tidak diinginkan.
