Indonesia mempromosikan ketahanan bencana berbasis komunitas, waspada gangguan ekonomi regional!
Jakarta, Maret.id — Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan ASEAN-ID Roadshow di Bandung, Jawa Barat, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ASEAN-ID Resilience yang berlangsung di sela Pertemuan Komite Penanggulangan Bencana ASEAN (ACDM) ke-48. Kegiatan ini dirancang untuk mendorong penguatan ketahanan bencana berbasis komunitas di kawasan ASEAN melalui keterlibatan aktif masyarakat lokal dan generasi muda.
Tujuan dan Konteks Kegiatan
ASEAN-ID Roadshow merupakan tindak lanjut inisiatif Indonesia selama memegang keketuaan ASEAN 2023 yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat lokal dan peran pemuda dalam menghadapi ancaman perubahan iklim serta bencana. Pelaksanaan roadshow di Bandung dipilih untuk menonjolkan praktik-praktik lokal yang berhasil diterapkan di tingkat desa dan perguruan tinggi.
Kegiatan ini berlangsung paralel dengan pertemuan ACDM ke-48 yang mengumpulkan perwakilan negara anggota ASEAN dan mitra regional untuk membahas penanggulangan bencana. Indonesia menempatkan transfer praktik baik dan pemberdayaan komunitas sebagai langkah strategis untuk merealisasikan kebijakan tingkat regional hingga ke akar rumput.
Rangkaian Kegiatan di Bandung
ASEAN-ID Roadshow memiliki tiga agenda utama dimulai dengan sesi ASEAN Goes to Campus di Universitas Padjadjaran yang mengangkat peran strategis pemuda dalam membangun ketahanan kawasan. Agenda kedua adalah kunjungan ke Desa Lebak Muncang, Ciwidey, untuk memperlihatkan praktik pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas kepada delegasi asing.
Agenda ketiga mengajak peserta mengunjungi Rumah Angklung Jawa Barat, menampilkan kebudayaan tradisional serta produk ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Keseluruhan rangkaian dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan antara budaya, ekonomi kreatif, dan kapasitas adaptasi menghadapi bencana.
Partisipasi dan Pesan Para Delegasi
Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Perutusan Tetap negara anggota ASEAN, negara mitra, sejumlah kedutaan besar, pelajar SMA, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung dan sekitarnya. Kehadiran lintas pemangku kepentingan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan dialog antara pembuat kebijakan, praktisi, dan generasi muda.
Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri, Yuliana Bahar, menegaskan bahwa konsep ketahanan kawasan tidak boleh berhenti pada tingkat kebijakan; perlu diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dan pemuda. “ASEAN tidak boleh hanya berhenti pada keputusan atau pertemuan para pemimpin di tingkat atas; melainkan harus dimulai dari kalian, para pemuda,” ujar Yuliana saat sesi ASEAN Goes to Campus di Universitas Padjadjaran.
Suara Internasional tentang Keadilan Iklim
Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafeez Chaudhri, mengingatkan bahwa negara-negara dengan kontribusi rendah terhadap emisi gas rumah kaca sering kali menghadapi dampak perubahan iklim yang signifikan. Menurut Zahid, meskipun kontribusi emisi kedua negara relatif kecil, baik Indonesia maupun Pakistan termasuk dalam daftar negara yang paling terdampak oleh perubahan iklim.
Ia menekankan pentingnya suara generasi muda dalam memperjuangkan keadilan iklim di forum internasional dan regional. “Kalian, para pemimpin masa depan, harus berani menyuarakan hal ini demi pelestarian iklim,” ujar Zahid kepada peserta.
Kolaborasi dan Langkah ke Depan
Wakil Kepala Perwakilan Jepang untuk ASEAN, Yoshiyasu Iseki, turut menyampaikan dukungan terhadap pendekatan berbasis masyarakat untuk membangun ketahanan kawasan. Iseki menyoroti bahwa tantangan di kawasan membutuhkan kemitraan inklusif dan aksi nyata dari generasi muda sebagai fondasi masa depan.
Penekanan pada kolaborasi regional, pemberdayaan komunitas lokal, serta penguatan peran pemuda menjadi inti pesan yang berulang selama roadshow. Penyelenggara berharap inisiatif ini akan mendorong adopsi praktik terbaik yang dapat direplikasi di wilayah lain di ASEAN, sekaligus memperkuat jaringan kerja antara pemerintah, masyarakat sipil, dan kalangan akademik.
