Menlu Sugiono Tegaskan Pemulihan Gaza Tak Bisa Menunggu, Memanas Tekanan Diplomatik!
Jakarta, Maret.id — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan bahwa usaha menjaga perdamaian di Gaza harus diikuti oleh upaya pemulihan kehidupan masyarakat Palestina secara segera dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pemulihan tidak boleh ditangguhkan setelah kekerasan mereda, melainkan harus dimulai secepat mungkin untuk memulihkan martabat dan kehidupan warga Gaza.
Sugiono menyampaikan pernyataan tersebut pada High Level Roundtable on Gaza Early Recovery bertajuk “From Sharm El-Sheikh to Phase II — Consolidating Peace and Early Recovery” yang berlangsung di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81. Pertemuan itu digelar di New York, Amerika Serikat, dan menjadi forum bagi negara-negara serta organisasi internasional untuk merumuskan langkah-langkah pemulihan pasca-konflik.
Prioritas Penghentian Kekerasan dan Akses Kemanusiaan
Sugiono menegaskan bahwa penghentian kekerasan, penerapan gencatan senjata yang efektif, dan jaminan akses bantuan kemanusiaan harus tetap menjadi prioritas bersama. Tanpa kondisi aman dan akses yang memadai, upaya pemulihan jangka panjang tidak akan berjalan efektif.
Ia mengingatkan bahwa bagi rakyat Gaza, perdamaian berarti lebih dari sekadar berakhirnya pertempuran; perdamaian harus memungkinkan mereka membangun kembali kehidupan yang layak dan bermartabat. Pernyataan ini disampaikan Sugiono di New York pada Jumat, 25 September 2026, ketika berdialog dengan sejumlah mitra internasional mengenai langkah-langkah konkret pemulihan.
Pemulihan Jangka Panjang dan Pembangunan Infrastruktur
Menteri Sugiono menekankan bahwa bantuan kemanusiaan tidak cukup hanya bersifat darurat atau temporer, melainkan harus diarahkan untuk mendukung pemulihan layanan dasar dan pembangunan kembali infrastruktur. Fokus jangka panjang diperlukan untuk memulihkan sistem kesehatan, pendidikan, air bersih, dan jaringan listrik yang menjadi tulang punggung kehidupan sehari-hari.
Ia menambahkan bahwa pemulihan juga memerlukan pasokan, sumber daya finansial, dan mekanisme koordinasi yang memadai agar upaya rekonstruksi berjalan cepat dan tepat sasaran. Kegagalan menyediakan dukungan yang berkelanjutan berisiko memperpanjang penderitaan warga dan menghambat stabilitas wilayah di masa depan.
Peran Komite Nasional dan Kepemilikan Palestina
Sugiono menyebutkan bahwa National Committee for the Administration of Gaza dapat memainkan peran sentral dalam proses pemulihan dengan menjadi wadah koordinasi yang mengakomodasi kepentingan rakyat Palestina. Menurutnya, segala proses rekonstruksi harus bersifat “Palestinian-led and Palestinian-owned”, sehingga masyarakat lokal mempunyai peran utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pemulihan.
Dukungan internasional seharusnya diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Palestina dan memastikan bahwa bantuan memperkuat kemandirian masyarakat Gaza. Sugiono menggarisbawahi pentingnya menghindari mekanisme yang justru mengerdilkan keterlibatan pihak lokal atau memaksakan solusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan kontekstual warga Palestina.
Pertemuan High Level Roundtable tersebut menjadi bagian dari upaya internasional untuk memastikan bahwa tercapainya perdamaian diikuti oleh pemulihan nyata bagi masyarakat Gaza. Diskusi pada forum itu juga menyinggung langkah menuju fase berikutnya, termasuk pelaksanaan Peace Plan yang didukung melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.
Sugiono menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh aktor internasional meningkatkan koordinasi dan komitmen pendanaan untuk pemulihan Gaza. Ia berharap bahwa langkah-langkah kongkret yang disepakati di forum internasional dapat segera diterjemahkan menjadi aksi di lapangan demi mempercepat kembalinya kehidupan normal bagi warga Palestina.
