Singapura Usulkan Inisiatif Perkuat Respons ASEAN terhadap Penipuan Daring, Waspada Anjlok Investasi!
Jakarta, Maret.id — Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, K. Shanmugam, pada Selasa (6/10/2026) menyampaikan bahwa negaranya akan mengusulkan dua inisiatif untuk memperkuat respons ASEAN terhadap penipuan daring saat memegang kepemimpinan ASEAN tahun depan. Pernyataan itu disampaikan dalam jawaban tertulis terkait peran Singapura sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) ASEAN untuk kejahatan siber dan penipuan daring.
Peran Singapura sebagai VLS
Sebagai VLS, Singapura mengatakan akan memimpin upaya koordinasi regional untuk mengatasi peningkatan insiden penipuan yang memanfaatkan platform daring. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang dapat diadaptasi oleh negara-negara anggota tanpa mengikat secara hukum.
Usulan Kode Praktik ASEAN
Salah satu inisiatif berupa “ASEAN Code of Practice to Combat Scams on Online Platforms” yang menetapkan langkah-langkah perlindungan dasar di platform daring. Kode ini bersifat sukarela dan dirancang agar dapat diimplementasikan sesuai kapasitas masing-masing negara anggota dan operator platform.
Langkah perlindungan yang diusulkan mencakup mekanisme deteksi dan pencegahan penipuan, serta prosedur untuk menggagalkan aksi penipuan sebelum merugikan pengguna. Selain itu, ada ketentuan eskalasi tepat waktu terhadap aktivitas penipuan yang terdeteksi kepada otoritas terkait dan penerapan langkah verifikasi yang wajar untuk mencegah penggunaan akun tidak autentik.
Panduan Praktik Terbaik ASEAN
Inisiatif kedua adalah penyusunan “ASEAN Best Practices Guide” yang akan memuat pedoman mengenai penyelidikan penipuan, kerangka legislasi yang relevan, serta strategi pendidikan publik. Panduan ini dimaksudkan meningkatkan kapasitas penegak hukum dan regulator serta memperkuat literasi digital masyarakat.
Panduan praktis tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi negara anggota dalam menyusun kebijakan domestik yang lebih kohesif terhadap ancaman penipuan daring. Penekanan khusus diberikan pada kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, penyedia platform, dan masyarakat sipil.
Kolaborasi Multilateral dan FRONTIER+
Shanmugam menyatakan inisiatif-inisiatif ini akan melengkapi upaya multilateral yang sudah berjalan, termasuk program FRONTIER+ yang digagas Kepolisian Singapura. FRONTIER+ dirancang untuk mendukung pertukaran intelijen, penegakan hukum bersama, pelacakan dana lintas batas, dan pembekuan aset yang terkait dengan jaringan penipuan.
Menurut keterangannya, saat ini enam negara anggota ASEAN telah bergabung dalam FRONTIER+, dan partisipasi tersebut dinilai sebagai langkah positif menuju respons regional yang lebih terpadu. Singapura berharap kombinasi antara kode praktik, panduan terbaik, dan mekanisme penegakan kolaboratif akan mengurangi ruang gerak para pelaku dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pengguna layanan daring.
Ada harapan dari pemerintah Singapura bahwa inisiatif sukarela ini dapat mendorong tanggung jawab lebih besar dari operator platform serta mempercepat harmonisasi kebijakan di kawasan. Selama masa kepemimpinan ASEAN berikutnya, fokus ini diprediksi menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan keamanan digital dan perlindungan konsumen di era ekonomi daring.
