Rakyat Portugal turun ke jalan tuntut hak perumahan, Memanas pasar properti Eropa!
Jakarta, Maret.id — Ribuan warga Portugal turun ke jalan di Lisbon, Porto, dan Coimbra pada Sabtu, 24 Oktober 2026, dalam gelombang aksi terbaru yang menuntut hak atas perumahan dan respons darurat dari pemerintah. Aksi yang telah berlangsung hampir tiga pekan itu digelar oleh berbagai kelompok masyarakat sipil yang menuntut langkah konkret untuk mengatasi krisis perumahan.
Gelombang aksi di tiga kota
Di Lisbon, massa berkumpul di sepanjang Avenida da Liberdade di belakang sebuah truk bak terbuka yang memutar musik sambil berbaris menuju pusat kota, memaksa pihak kepolisian menutup beberapa ruas lalu lintas. Di Porto, ratusan pengunjuk rasa memulai konsentrasi di Praça da Batalha sebelum bergerak ke Praça D. João I, yang menjadi titik utama gerakan sejak dua pekan terakhir.
Suasana lapangan dan tuntutan
Para pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan pesan seperti “Perumahan adalah hak, rumah adalah tempat untuk ditinggali” dan “Berikan jalan bagi mereka yang menginginkan rumah untuk ditinggali” sebagai bentuk protes terhadap kondisi pasaran sewa yang terus naik. Penyelenggara aksi juga membagikan selebaran berisi penjelasan tuntutan serta panduan bagi peserta untuk tetap tenang dan langkah yang harus ditempuh bila terjadi konfrontasi dengan aparat.
Agenda kebijakan yang diajukan gerakan
Gerakan ini menuntut pembatalan undang-undang sewa baru dan pengesahan serangkaian kebijakan termasuk larangan pengusiran tanpa adanya alternatif hunian. Selain itu, mereka menuntut larangan bagi dana investasi real estat untuk membeli properti hunian, peningkatan jumlah perumahan umum, pembatasan kenaikan harga sewa, dan pemanfaatan kembali properti kosong untuk kebutuhan hunian.
Insiden dan tindakan kepolisian
Aksi protes ini tidak lepas dari ketegangan; pada 15 Oktober sebuah operasi kepolisian terhadap perkemahan pengunjuk rasa di Porto dilaporkan menyebabkan 39 orang terluka, dua di antaranya dalam kondisi serius, serta satu petugas kepolisian mengalami cedera. Di Lisbon, pihak berwenang membubarkan perkemahan di alun-alun Rossio pada 20 Oktober dan menahan 55 peserta aksi yang dijadwalkan akan dihadapkan ke hakim pada 27 Oktober.
Respons publik dan lanjutan gerakan
Para penggerak gerakan mengatakan tekanan massa akan terus dipertahankan sampai pemerintah mengambil langkah-langkah yang mereka anggap cukup untuk menjamin hak atas perumahan. Sementara itu, pengamat dan organisasi sosial memperingatkan bahwa jika tuntutan tidak ditangani, gelombang protes berpotensi berlanjut dan bahkan meluas ke kota-kota lain.
Tekanan terhadap pemerintah
Kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan kebijakan darurat yang mencakup moratorium pengusiran dan langkah-langkah untuk menambah pasokan perumahan terjangkau. Hingga berita ini ditulis, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat yang menguraikan respons langsung terhadap tuntutan demonstran.
Penutupan aksi pada 24 Oktober meninggalkan catatan bahwa persoalan perumahan tetap menjadi isu sensitif yang memicu mobilisasi publik besar-besaran, sekaligus menjadi ujian bagi otoritas Portugal dalam merespons kebutuhan dasar warga.
