Jakarta, Maret.id — Program Pangan Dunia PBB (WFP) memperingatkan bahwa kombinasi ketidakstabilan politik dan krisis pangan di Republik Demokratik Kongo (RDK) meningkatkan risiko penyebaran wabah Ebola di negara itu. Peringatan ini muncul di tengah kenaikan tingkat risiko Ebola oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjadi sangat tinggi.
Peringatan dan Penilaian Risiko
WFP menilai wabah Ebola saat ini merupakan perlombaan melawan waktu yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur WFP untuk Kongo, David Stevenson, yang menekankan bahaya eskalasi menjadi krisis kemanusiaan yang lebih luas.
Dampak Krisis Pangan pada Respon Kesehatan
Menurut WFP, sebanyak 26,5 juta orang di seluruh RDK menghadapi kerawanan pangan akut saat ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 juta orang mengalami kondisi kelaparan parah di empat provinsi timur yaitu Ituri, Kivu Utara, Kivu Selatan, dan Tanganyika.
Ketidakstabilan keamanan memperparah akses bantuan dan menghambat upaya kesehatan masyarakat untuk mengevakuasi dan merawat pasien. Kondisi malnutrisi dan perpindahan penduduk membuat populasi lebih rentan terhadap wabah dan menyulitkan pencapaian cakupan imunisasi serta penelusuran kontak.
Upaya Kemanusiaan dan Logistik
WFP menyatakan Layanan Udara Kemanusiaan PBB telah menyalurkan bantuan penting ke wilayah terdampak, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau. Ratusan pekerja kemanusiaan bersama puluhan ton pasokan medis darurat dilaporkan telah dikirim untuk mendukung penanganan wabah.
Kota Bunia disebut sebagai pusat logistik utama bagi operasi respons, dengan lebih dari 46 ton kargo yang telah tiba dan didistribusikan ke setidaknya 14 wilayah. Distribusi tersebut mencakup pasokan medis, alat pelindung diri, serta bantuan pangan untuk mengurangi tekanan terhadap komunitas yang terdampak.
WHO bersama pemerintah RDK dan mitra kemanusiaan meningkatkan respons darurat dengan tujuan mencegah wabah berkembang menjadi bencana berskala besar. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk memastikan wilayah terpencil mendapat suplai medis dan kapasitas perawatan yang memadai.
Situasi Epidemiologi dan Tantangan Lapangan
WHO pada Minggu menetapkan wabah Ebola strain Bundibugyo di RDK dan Uganda sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Hingga laporan terakhir, lebih dari 750 kasus dugaan Ebola dan 177 kematian telah dilaporkan oleh otoritas kesehatan dan lembaga terkait.
Penelusuran kontak terganggu oleh pergeseran populasi akibat konflik dan akses yang tidak merata ke fasilitas kesehatan. Selain itu, ketakutan masyarakat dan disinformasi turut menghambat upaya vaksinasi serta penanganan kasus di lapangan.
Kebutuhan Pendanaan dan Aksi Internasional
Para pengamat dan lembaga bantuan mendesak adanya peningkatan pendanaan dan dukungan logistik internasional untuk memperkuat respons. Tanpa suntikan dana dan pengiriman suplai yang lebih besar, kapasitas respons di daerah-daerah krisis diperkirakan akan cepat jenuh.
WFP menekankan perlunya akses aman bagi pekerja kemanusiaan dan jalur distribusi yang tidak terputus untuk menghindari eskalasi kemanusiaan. Langkah-langkah mitigasi, termasuk perlindungan personel medis dan perbaikan keamanan lokal, dianggap penting untuk efektivitas operasi.
Pesan untuk Komunitas dan Pemerintah Lokal
WFP mengimbau komunitas lokal untuk mematuhi protokol kesehatan dan bekerja sama dengan otoritas medis untuk pelacakan dan penanganan kasus. Pemerintah daerah juga didesak meningkatkan koordinasi dengan organisasi internasional untuk memastikan sinergi dalam pengiriman bantuan.
Para ahli menyoroti bahwa pengendalian Ebola memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan intervensi kesehatan publik, bantuan pangan, serta langkah keamanan untuk melindungi penduduk dan pekerja bantuan. Tanpa upaya kolektif yang cepat, risiko meluasnya wabah ke wilayah lain di kawasan menjadi nyata.
Situasi di RDK tetap dinamis dan rawan, sehingga pemantauan berkelanjutan serta dukungan bukan hanya medis tetapi juga kemanusiaan akan menentukan laju penanggulangan wabah. Otoritas internasional diharapkan dapat mempertahankan fokus dan sumber daya demi mencegah krisis kemanusiaan yang lebih luas.
