DPR Tegaskan Percepatan Program Kementan Amankan Pasokan dan Stabilkan Harga Pangan Nasional!
Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari menegaskan perlunya percepatan pelaksanaan program strategis di sektor pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan kesejahteraan petani dan peternak di berbagai daerah.
Agenda Rapat Kerja dan Fokus Pembahasan
Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian digelar di Gedung DPR Senayan pada Selasa (19/5/2026) dengan agenda evaluasi pelaksanaan anggaran, tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta perkembangan program strategis Kementerian Pertanian tahun 2026. Pertemuan ini memfokuskan pembahasan pada upaya percepatan penyerapan anggaran agar program prioritas pemerintah segera berdampak di lapangan.
Serapan Anggaran sebagai Kunci Implementasi
Abdul Kharis menekankan pentingnya optimalisasi serapan anggaran sehingga manfaat program dapat segera dirasakan masyarakat dan target-target penguatan sektor pertanian dapat tercapai lebih cepat. Menurutnya, percepatan ini mencakup aspek produksi pangan, dukungan bagi petani di lapangan, akses pembiayaan, serta program optimasi pemanfaatan lahan.
Tata Kelola dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Selain percepatan implementasi, Komisi IV memberikan sorotan pada penguatan tata kelola dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK secara berkelanjutan untuk memperkuat akuntabilitas kementerian. Abdul Kharis menilai tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara dan memastikan program berjalan tepat sasaran.
Abdul Kharis menegaskan, “Kami ingin pengawasan berjalan konstruktif agar seluruh program yang dirancang pemerintah benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.” Pernyataan tersebut menegaskan orientasi DPR untuk memadukan fungsi pengawasan dengan dorongan konkret terhadap efektivitas kebijakan.
Penguatan Komoditas Strategis: Bawang Putih dan Susu
Dalam rapat, Komisi IV dan pemerintah juga mendiskusikan penguatan komoditas strategis nasional dengan usulan memasukkan bawang putih dan susu sebagai Komoditas Strategis Nasional. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kemandirian pangan nasional dan mengurangi ketergantungan impor.
Abdul Kharis mengingatkan bahwa kebutuhan bawang putih nasional saat ini masih didominasi pasokan impor yang mencapai lebih dari 80 persen, sehingga menjadi perhatian serius agar Indonesia tidak terus bergantung pada pasar luar negeri. Ia menekankan perlunya dukungan menyeluruh mulai dari ketersediaan benih, pembiayaan, pendampingan teknis bagi petani, hingga kepastian tata niaga yang berpihak pada produsen lokal.
Sinergi Pemangku Kepentingan untuk Ketahanan Pangan
Menurut Abdul Kharis, penguatan sektor pertanian memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, peternak, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal peningkatan produksi semata tetapi juga soal keberpihakan kebijakan terhadap petani dan kemampuan negara menjaga stabilitas kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.
Pembahasan rapat juga menyinggung pentingnya mekanisme pembiayaan yang mudah diakses petani, pelatihan teknis, serta kebijakan pasar yang menjamin harga dan akses pemasaran untuk mendorong produksi lokal. Penguatan tata niaga dan kepastian regulasi menjadi bagian dari rekomendasi yang diharapkan dapat mempercepat transformasi sektor pertanian.
Pertemuan di Senayan itu menjadi momen bagi Komisi IV untuk meminta laporan lebih rinci terkait progres program strategis 2026 dan indikator keberhasilan yang dapat diukur. DPR meminta Kementerian Pertanian menyusun langkah-langkah operasional yang jelas untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sekaligus mempercepat realisasi program di tingkat daerah.
Langkah-langkah kebijakan yang dibahas dalam pertemuan tersebut diharapkan mampu memperbaiki koordinasi antarinstansi, mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan dukungan fiskal serta nonfiskal tersalurkan secara efektif kepada pelaku utama sektor pertanian. Para pemangku kepentingan diharapkan menjadikan agenda ini sebagai dasar kerja bersama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
