Prabowo Tegaskan Ekonomi Pancasila Perkuat Stabilitas Fiskal dan Tarik Investasi!
Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menjadikan ekonomi Pancasila sebagai fondasi utama pembangunan nasional dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ekonomi Pancasila sebagai Fondasi Pembangunan
Dalam pidato tersebut Presiden menyatakan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus berpihak kepada rakyat dengan tetap mengedepankan nilai keadilan sosial dan persatuan nasional.
“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” tegas Presiden.
Pernyataan tersebut menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menempatkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai kerangka kebijakan ekonomi makro dan mikro.
Kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan regulasi, alokasi anggaran, dan program-program pembangunan yang mengutamakan pemerataan kesejahteraan.
Pelayanan Publik, Birokrasi, dan Kepastian Hukum
Presiden menyoroti peran pelayanan publik dan birokrasi yang kuat sebagai prasyarat negara maju, menegaskan kebutuhan akan kepastian hukum dan dukungan bagi dunia usaha untuk membuka lapangan kerja.
“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum,” tutur Prabowo.
Dalam upaya memperkuat institusi negara, pemerintah mengambil langkah meningkatkan kesejahteraan aparatur agar tercipta birokrasi yang profesional dan bersih.
“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” ucapnya, menandai kebijakan remunerasi yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum.
Presiden juga menegaskan komitmen pemberantasan korupsi sebagai bagian integral dari reformasi tata kelola pemerintahan.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” katanya.
Koperasi Merah Putih dan Akselerasi Energi Terbarukan
Pada sektor ekonomi kerakyatan, Prabowo memaparkan perkembangan program Koperasi Merah Putih yang dipercepat untuk memperluas basis usaha rakyat di berbagai daerah.
“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu koperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu,” ujar Prabowo, menjabarkan target kuantitatif yang ambisius.
Selain penguatan koperasi, pemerintah mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan untuk memperkokoh ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak.
“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insyaallah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga,” tutup Presiden.
Upaya transformasi energi tersebut diposisikan sebagai strategi ganda untuk menekan belanja impor energi serta mendorong pengembangan industri lokal pada rantai nilai energi terbarukan dan kendaraan listrik.
Kebijakan ini sekaligus diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, mendorong investasi infrastruktur, dan memacu inovasi teknologi di sektor energi dan manufaktur kendaraan listrik.
Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, regulasi sektor energi, dan insentif bagi pelaku usaha untuk mempercepat transisi energi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Pesan yang berulang dari pidato presiden adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi pemerintah.
