Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena masih terdapat kekurangan sekaligus menyatakan bahwa pemerintah telah menutup lebih dari 3.000 dapur sebagai langkah awal penertiban pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Penutupan Dapur dan Alasan Evaluasi
Penutupan lebih dari 3.000 dapur MBG menandai upaya pemerintah untuk merespons temuan kelemahan dalam pengelolaan program yang menyentuh jutaan penerima manfaat. Langkah ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk memastikan efisiensi penyaluran dan mengurangi potensi penyalahgunaan sumber daya publik.
Permintaan Pengawasan kepada Pejabat Daerah dan DPR
Presiden meminta pejabat daerah, anggota DPR, dan pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG dan melaporkan temuan secara langsung agar dapat ditindaklanjuti secepatnya. Pemerintah menegaskan bahwa dapur yang tidak sesuai standar akan ditutup atau diperbaiki untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur operasional dan tata kelola anggaran.
Cakupan Penerima Manfaat
Pemerintah melaporkan bahwa program MBG sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari, angka yang mencerminkan skala intervensi sosial pemerintahan pusat. Rincian penerima menunjukkan 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari, serta rencana pemberian MBG kepada 500 ribu lansia yang hidup sendiri atau membutuhkan bantuan makan bergizi.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini didasarkan pada kewajiban negara untuk menjaga kesejahteraan kelompok rentan sesuai ketentuan konstitusional. Dalam paparan resminya disebutkan bahwa kewajiban tersebut berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar.
Dampak Fiskal dan Tantangan Tata Kelola
Skala program yang besar seperti MBG memunculkan tantangan fiskal dan kebutuhan penguatan mekanisme akuntabilitas pada setiap tingkat pelaksanaannya. Pemerintah menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan alokasi anggaran yang berkelanjutan dengan tuntutan peningkatan kualitas layanan dan pengawasan internal.
Penertiban dapur yang bermasalah juga dimaksudkan untuk mengefektifkan penggunaan anggaran dan memastikan bahwa bantuan gizi tepat sasaran. Para ekonom kebijakan menyarankan audit berkala dan pemanfaatan data elektronik untuk meminimalkan kebocoran serta mengukur dampak program terhadap status gizi kelompok penerima.
Koordinasi Lintas Sektor dan Risiko Implementasi
Keberhasilan MBG bergantung pada koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta sektor pangan dan distribusi logistik. Risiko implementasi meliputi variasi kapasitas daerah, potensi hambatan distribusi bahan makanan, serta kebutuhan pelatihan dan standar mutu bagi pengelola dapur.
Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan memperkuat kapasitas pelaksana program di daerah, sekaligus membuka ruang bagi laporan publik dan pengawasan legislatif. Upaya ini diarahkan untuk mempertahankan akses gizi bagi kelompok rentan sambil memperkecil inefisiensi dalam pelaksanaan program yang berskala nasional.
