Jakarta, Maret.id — Presiden Prabowo Subianto akan membacakan Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Presiden Hadir, Banggar Nilai Ini Jawaban untuk Pasar
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan kehadiran Presiden secara langsung untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) dianggap mampu meredam keraguan pasar.
Said mengatakan tradisi kehadiran presiden di forum paripurna membawa makna mendalam, terutama untuk menjawab keraguan pasar terkait likuiditas fiskal, stabilitas fiskal, kemampuan fiskal, kesehatan fiskal, dan kontinuitas fiskal dalam APBN 2026.
Isu-isu Fiskal yang Diperkirakan Akan Diangkat
Said Abdullah meyakini bahwa berbagai keraguan pasar akan dijawab secara tuntas melalui pidato Presiden pada forum paripurna tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa penjelasan Presiden tidak terlepas dari konteks tekanan geopolitik dan situasi global yang memengaruhi kondisi ekonomi domestik saat ini.
Arah Kebijakan dan Harapan DPR
Said menambahkan bahwa pidato ini menjadi momen untuk mengetahui arahan dan visi Presiden dalam mengelola kebijakan fiskal pada tahun 2027.
Pernyataan tersebut menunjukkan ekspektasi parlemen agar kebijakan fiskal yang diusulkan memberikan keyakinan terhadap keberlanjutan fiskal dan kemampuan adaptasi terhadap risiko eksternal.
Agenda Lengkap Rapat Paripurna
Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Rabu (20/5/2026) ini selain pengantar RAPBN 2027 juga memuat agenda lain yang krusial.
Agenda tersebut meliputi laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dan tindak lanjut berupa Pengambilan Keputusan.
Komisi III DPR RI juga akan mendapat pembahasan dalam Rapat Paripurna terkait pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi III tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pembahasan ini direncanakan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.
Perubahan Protokol Penyampaian KEM dan PPKF
Penyampaian pengantar RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan karena menandai kali pertama seorang Presiden secara langsung menyampaikan KEM dan PPKF RAPBN.
Pada tahun-tahun sebelumnya unsur eksekutif biasanya diwakilkan oleh Menteri Keuangan, termasuk pada 2025 ketika materi disampaikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mencatat kemungkinan bahwa langkah ini memang baru pertama kali terjadi, sebagaimana disampaikannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pernyataan tersebut menekankan unsur historis dan simbolik dari keputusan Presiden untuk tampil langsung dalam forum legislatif guna memaparkan kerangka makro dan kebijakan fiskal.
Kehadiran Presiden dijangka menjadi titik fokus bagi pelaku pasar, pengamat ekonomi, dan anggota parlemen yang menantikan sinyal kebijakan fiskal dan prioritas anggaran tahun 2027.
Respons pasar terhadap pidato dan rincian kebijakan yang disodorkan akan menjadi indikator awal sejauh mana keyakinan terhadap likuiditas dan stabilitas fiskal nasional dapat dipulihkan.
