Pemerintah Terhambat Jalankan PSR, Kementan: Penolakan Petani Tekan Target Peremajaan!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah menghadapi tantangan signifikan dalam pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) karena ketidaktertarikan sebagian petani yang enggan mengikuti program ketika harga tandan buah segar dan minyak sawit berada pada level tinggi. Kondisi tersebut memengaruhi realisasi program meskipun anggaran pendukung telah disiapkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Alasan Ekonomi di Balik Penundaan Peremajaan
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Iim Mucharam, menyatakan banyak petani menunda peremajaan karena pertimbangan kehilangan pendapatan jangka pendek. “Petani ini tidak mau melakukan peremajaan apalagi kalau melihat harga sekarang ya, harga lagi tinggi, mereka tidak mau kehilangan penghasilan,” ujarnya di Jakarta.
Data Luas Areal dan Produktivitas
Data Kementerian Pertanian per Selasa (19/5/2026) menunjukkan luas kebun sawit rakyat secara nasional mencapai sekitar 6,9 juta hektare atau sekitar 41% dari total tutupan kelapa sawit. Namun produktivitas lahan tersebut masih relatif rendah sekitar 2–3 ton crude palm oil (CPO) per hektare per tahun, jauh di bawah potensi optimal yang dapat mencapai 4–6 ton per hektare per tahun.
Permasalahan Teknis dan Kualitas Bibit
Selain perilaku petani, sejumlah masalah struktural menjadi penghambat peremajaan termasuk banyaknya tanaman yang sudah tua dan tidak produktif serta penggunaan bibit tidak bersertifikat yang masih mencapai lebih dari 60 persen. Keterbatasan ini berdampak langsung pada penurunan hasil per hektare dan memperlambat peningkatan produktivitas nasional.
Isu Legalitas dan Pemetaan Lahan
Persoalan legalitas lahan, termasuk keberadaan kebun dalam kawasan hutan, menjadi salah satu kendala tersendiri yang mempersulit aksesibilitas program PSR bagi petani. Di samping itu, masih banyak pekebun yang belum tergabung dalam kelembagaan yang kuat dan belum melakukan pemetaan lahan secara memadai sehingga menyulitkan pelaksanaan program terencana.
Rantai Pasok dan Efisiensi Pemasaran
Rantai pasok tandan buah segar (TBS) yang panjang turut memengaruhi efisiensi dan pendapatan petani karena menambah biaya logistik dan menurunkan nilai yang diterima di tingkat petani. Kondisi ini juga mengurangi insentif untuk melakukan investasi jangka panjang seperti peremajaan kebun.
Dampak Proses Hukum terhadap Partisipasi Petani
Kekhawatiran terkait potensi masalah hukum menjadi faktor tambahan yang membuat sebagian petani mundur dari proses PSR setelah dinyatakan memenuhi persyaratan awal. Iim Mucharam mencatat ada kasus di lapangan di mana petani menarik diri dari program setelah menerima pemanggilan aparat penegak hukum, meskipun persyaratan administrasi telah dipenuhi.
Pemerintah dan pemangku kepentingan menghadapi tugas berat untuk menyelaraskan kebijakan insentif, penyelesaian isu legalitas, dan perbaikan teknis agar PSR dapat mencapai target peningkatan produktivitas. Intervensi yang terkoordinasi antara kementerian terkait, lembaga pembiayaan, dan organisasi petani diperlukan untuk mengatasi hambatan ekonomi dan administratif yang saat ini menghambat realisasi program.
