Pemerintah Luncurkan Stimulus Semester II 2026: Diskon Tiket, Insentif Pajak Dongkrak Konsumsi!
Jakarta, Maret.id — Pemerintah bergerak cepat menyusun strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua tahun ini dengan menyiapkan paket stimulus dan perpanjangan kebijakan kerja fleksibel. Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang memetakan kebijakan sektoral untuk semester II 2026.
Kebijakan WFH Diperpanjang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan salah satu kebijakan yang dipertahankan adalah work from home (WFH) setelah evaluasi dua bulan terakhir menunjukkan hasil positif. “Tadi kita evaluasi terkait WFH (Work From Home), dalam dua bulan dan berlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April hingga 9 persen, jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan dua bulan ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui keterangan persnya di Jakarta pada Selasa (26/5/2026).
Stimulus Transportasi dan Pariwisata Semester II 2026
Fokus utama paket stimulus semester II 2026 diarahkan pada sektor transportasi dan pariwisata untuk mendorong pergerakan ekonomi domestik selama musim libur. Untuk periode libur sekolah 20 Juni–15 Agustus 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp190,5 miliar dengan target lebih dari 3 juta penerima manfaat.
Kerangka bantuan untuk libur sekolah mencakup serangkaian subsidi tarif pada moda transportasi massal untuk mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan mobilitas domestik. Kereta Api mendapatkan potongan harga tiket sebesar 30% untuk periode 20 Juni–5 Juli 2026.
Kapal Pelni akan menerima diskon 30% dari tarif dasar sepanjang 20 Juni–15 Agustus 2026. Penyeberangan yang dikelola ASDP akan mendapat pembebasan total tarif jasa kepelabuhanan pada periode 20 Juni–5 Juli 2026.
Untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan liburan Natal 2026 serta Tahun Baru 2027 (Nataru), pemerintah menyiapkan stimulus tambahan sebesar Rp161,4 miliar dengan skema diskon yang serupa bagi moda kereta api, kapal laut Pelni, dan penyeberangan ASDP. Pemerintah juga menyediakan insentif khusus bagi transportasi udara berupa PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.
Pagu anggaran untuk PPN DTP ditetapkan sebesar Rp472,7 miliar pada masa libur sekolah dan meningkat menjadi Rp722 miliar pada masa libur Nataru, ditambah skema diskon Airport Tax (PJP2U) sebesar 50 persen. Kebijakan fiskal ini dirancang untuk merangsang permintaan perjalanan domestik sekaligus mendukung kelangsungan operator transportasi.
Insentif Pajak bagi Penulis dan Penguatan SDM Vokasi
Pemerintah juga menyepakati kelonggaran fiskal untuk industri kreatif dengan pemberian insentif pajak bagi pekerja literasi. “Terkait dengan perpajakan bagi penulis, tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak, untuk penulis diberikan PPh Final (Royalti) sebesar 1,5 persen,” jelas Menko Airlangga.
Selain insentif pajak, pemerintah menyiapkan program ketenagakerjaan berskala besar melalui Program Magang Nasional yang akan bergulir mulai Juli 2026 untuk memperkuat link and match antara dunia pendidikan dan industri. Program Magang Nasional memperoleh alokasi dana sebesar Rp4,14 triliun dengan target 150.000 peserta sebagai upaya peningkatan pengalaman kerja dan kesiapan kerja bagi pemuda.
Pelengkap paket penguatan SDM adalah Program Vokasi Nasional yang dialokasikan anggaran sebesar Rp2,12 triliun untuk menyasar 220.000 lulusan SMK serta 50.000 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Instrumen vokasi ini diformulasikan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan mengembalikan kompetensi para pekerja ke tingkat yang dibutuhkan pasar kerja nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa kementerian dan lembaga terkait akan menindaklanjuti keputusan tersebut, termasuk koordinasi implementasi kebijakan pada sektor swasta guna memastikan stimulus fiskal dan nonfiskal dapat terealisasi sesuai target waktu dan sasaran. Kebijakan ini mencerminkan kombinasi langkah permintaan fiskal dan intervensi struktural untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi sepanjang semester kedua 2026.
