Menteri Dody Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatra, Pulihkan Aktivitas Ekonomi!
Jakarta, Maret.id — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI pada Senin (25/5/2026) yang membahas situasi terkini pascabencana Sumatra serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ke depan.
Menteri Dody menegaskan bahwa proses pemulihan infrastruktur pascabencana menunjukkan progres positif dan berbagai langkah percepatan menuju pemulihan permanen terus dijalankan.
Progres Pemulihan Infrastruktur
Menurut keterangan resmi, seluruh jalan nasional di wilayah terdampak telah kembali berfungsi 100% sehingga distribusi logistik dan mobilitas masyarakat kembali lancar.
Penanganan permanen terhadap jembatan-jembatan daerah yang selama ini bersifat temporer akan dipercepat untuk memulihkan konektivitas secara menyeluruh.
Pemerintah juga melaksanakan program padat karya untuk mempercepat pembersihan lumpur di ruang publik sebagai bagian dari upaya pemulihan kegiatan ekonomi lokal.
Koordinasi intensif antara Kementerian PU, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan pihak terkait lainnya dinilai penting agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat serta terintegrasi.
Peran Kementerian dan Sinkronisasi Lintas Sektor
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra mengapresiasi peran Kementerian PU dalam pemulihan akses jalan nasional.
Tito menyampaikan bahwa Kementerian PU memiliki peran sentral untuk menyinkronkan pemulihan lintas sektor demi mendukung layanan pendidikan, kesehatan, permukiman, dan konektivitas wilayah terdampak.
Pada aspek penanganan hunian, Tito menyatakan Kementerian PU pada prinsipnya siap membangun fisik hunian tetap beserta infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih, dan sanitasi.
Pernyataan ini menunjukkan kesiapan pemerintah untuk memadukan pembangunan fisik dengan penyediaan layanan dasar bagi penduduk terdampak dalam fase rekonstruksi.
Rencana Induk dan Alokasi Anggaran
Pemerintah telah menyusun rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra yang direkap dari seluruh kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian/lembaga serta diselaraskan oleh Bappenas.
Rencana induk tersebut memuat 11.512 program kegiatan yang akan dikerjakan dengan prioritas pada 2026 meliputi infrastruktur, sungai, jalan, dan sekolah.
Target pemulihan permanen di tiga provinsi terdampak disiapkan rampung dalam tiga tahun ke depan sebagai kerangka waktu pelaksanaan program.
Untuk mendanai pemulihan permanen, anggaran sebesar Rp100,1 triliun telah mendapatkan persetujuan pemerintah dan dukungan penuh dari Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI.
Rinciannya adalah alokasi Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028 sesuai penetapan anggaran yang disampaikan pada rapat koordinasi.
Kementerian PU memperoleh alokasi sebesar Rp69,5 triliun yang akan difokuskan untuk penanganan jalan, jembatan, sungai, dan infrastruktur lainnya di wilayah terdampak.
Dampak langsung dari percepatan pemulihan infrastruktur diharapkan memperlancar pasokan logistik dan mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi daerah.
Pelaksanaan program yang efisien dan terintegrasi antara kementerian/lembaga serta pemerintah daerah menjadi faktor kunci untuk mewujudkan target fiskal dan teknis yang telah ditetapkan.
