DPR Minta PLN Siapkan Skema Ganti Rugi Tekan Dampak Ekonomi Blackout Sumatera!
Jakarta, Maret.id — Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan meminta PT PLN menyiapkan skema ganti rugi bagi masyarakat Sumatera yang terdampak pemadaman listrik atau blackout.
Permintaan kompensasi kepada PLN
Nasim menyatakan masyarakat terpaksa menanggung sendiri seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat pemadaman massal tersebut. “PLN perlu segera merumuskan formula kompensasi yang transparan bagi konsumen,” kata Nasim dikutip dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
Politikus PKB itu menekankan kebutuhan akan mekanisme yang jelas untuk mengganti kerugian ekonomi dan sosial. Permintaan kompensasi diarahkan agar beban yang ditanggung konsumen tidak menjadi beban permanen akibat kelalaian operasional.
Dampak ekonomi terhadap kelompok bawah dan UMKM
Nasim mengingatkan pemerintah perlu mencegah terulangnya pemadaman listrik massal di Sumatera karena dampak kelalaian infrastruktur ini sangat masif bagi ekonomi rakyat bawah. “Kami meminta agar pemerintah mencegah terjadinya blackout seperti yang terjadi di Sumatera pada Jumat lalu,” tegasnya.
Ia menyampaikan bahwa dampak pemadaman terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat signifikan karena mereka mengandalkan pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas usaha. Berbagai usaha kuliner, fotokopi, pertokoan, hingga industri rumahan menjadikan listrik sebagai sumber energi utama sehingga gangguan pasokan berdampak pada penurunan produksi dan pendapatan.
Nasim menjelaskan ketika listrik padam berjam-jam, pendapatan mereka langsung turun drastis sehingga beban keluarga semakin berat. Ia menyoroti mayoritas pelaku UMKM tidak memiliki genset cadangan akibat harga beli peralatan dan biaya bahan bakar yang mahal.
Tekanan terhadap rantai pasokan dan aktivitas ekonomi lokal
Pemadaman massal juga berpotensi mengganggu rantai pasokan barang dan jasa pada tingkat lokal yang berdampak pada inflasi harga dan ketersediaan barang. Gangguan terhadap layanan komersial dan industri kecil berimplikasi pada gangguan arus kas usaha dan risiko berhentinya operasional sementara.
Nasim meminta agar dampak sosial-ekonomi tersebut menjadi perhatian serius pihak terkait untuk memastikan kontinuitas layanan publik. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok ekonomi rentan harus menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan respons.
Rekomendasi untuk perbaikan sistem pengawasan
Politikus tersebut mendorong PLN merombak sistem pengawasan infrastruktur agar kejadian serupa tidak terulang. “PLN juga harus merombak total sistem pengawasan infrastruktur melalui pemeriksaan berkala pada kabel transmisi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali,” pungkasnya.
Nasim mengusulkan pemeriksaan berkala dan audit teknis yang lebih ketat terhadap jaringan transmisi serta pemeliharaan preventif yang terjadwal. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan pemeliharaan dan audit untuk menjaga kepercayaan publik.
Peran pemerintah dan perlunya langkah pencegahan
Menurut Nasim, pemerintah perlu mengambil langkah kongkrit untuk mencegah terulangnya pemadaman massal melalui koordinasi lintas lembaga. Ia meminta agar upaya pencegahan meliputi peningkatan kapasitas teknis, pendanaan pemeliharaan infrastruktur, serta kebijakan dukungan kepada UMKM yang terdampak.
Nasim berharap kejadian blackout ini menjadi peringatan untuk memperkuat tata kelola dan kesiapan infrastruktur energi. Ia menegaskan harapan agar insiden serupa tidak terjadi kembali karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian, khususnya bagi para pelaku UMKM.
Nasim juga menyoroti perlunya mekanisme kompensasi yang dapat diakses konsumen secara adil dan cepat ketika terjadi gangguan layanan. Ia menekankan bahwa formula kompensasi harus bersifat transparan dan terukur agar dapat memberikan perlindungan nyata bagi korban dampak pemadaman.
