Pemprov DKI Tegaskan Legalitas UMKM untuk Lindungi Aset KI dan Cegah Kerugian!
Jakarta, Maret.id — Pembuatan sandal wanita di pabrik sepatu rumahan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten menjadi ilustrasi nyata bagi peringatan pentingnya legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil.
Kepentingan Legalitas dan Perlindungan Kekayaan Intelektual
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta menekankan bahwa legalitas usaha dan perlindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan pondasi strategis untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha di era digital serta pasar yang semakin kompetitif. Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menyatakan banyak pelaku usaha memiliki produk unggulan namun karyanya diklaim pihak lain karena kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan KI.
Risiko Tanpa Perlindungan KI
Menurut Elisabeth, kasus klaim atas karya dan produk oleh pihak ketiga sering kali menyebabkan kerugian reputasi dan ekonomi bagi pelaku usaha yang seharusnya memanen manfaat dari inovasi mereka. Ia menegaskan bahwa pendaftaran KI tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis.
Manfaat Pendaftaran Kekayaan Intelektual
Pendaftaran kekayaan intelektual, demikian penjelasan dari Kepala Dinas, memberikan nilai tambah yang jelas terhadap aset tidak berwujud perusahaan dan membuka peluang ekspansi yang lebih luas. Dengan status hukum yang terdaftar, produk dan merek usaha menjadi lebih mudah dipertahankan di pasar domestik maupun di jalur kerja sama yang lebih formal.
Perseroan Perorangan sebagai Mekanisme Legalitas
Salah satu upaya melegalkan bisnis yang didorong Dinas PPKUKM DKI Jakarta adalah melalui pendaftaran perseroan perorangan atau PT Perorangan. Elisabeth menjelaskan bahwa perseroan perorangan merupakan terobosan hukum yang memungkinkan pendirian badan hukum berbentuk PT oleh satu orang yang memberikan pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan.
Perseroan perorangan menawarkan proses yang relatif mudah, cepat, dan terjangkau sehingga dapat membantu pelaku usaha kecil dan mikro untuk naik kelas secara formal. Bentuk badan hukum ini memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas melalui pernyataan modal dan pembatasan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Implementasi Kebijakan di Tingkat Provinsi
Sebagai bagian dari upaya mendorong pemenuhan legalitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mensyaratkan pendaftaran usaha dalam bentuk perseroan perorangan untuk berbagai kegiatan yang difasilitasi pemerintah. Kewajiban pendaftaran ini akan diberlakukan pada layanan seperti fasilitasi halal, pameran, dan program pendampingan untuk memastikan pelaku usaha yang mendapat dukungan memiliki status usaha yang jelas.
Seminar daring bertajuk “Strategi Mengembangkan Bisnis melalui Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan” yang disampaikan pada Jumat, 29/5/2026 menjadi forum sosialisasi kebijakan ini dan menjelaskan langkah-langkah teknis untuk mendorong adopsi kedua instrumen hukum tersebut oleh pelaku usaha. Pemerintah daerah berharap bahwa kombinasi legalitas badan usaha dan pendaftaran KI akan memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu bersaing lebih sehat serta memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas.
