Ombudsman Tegaskan Penguatan Otonomi Digital Dongkrak Efisiensi dan Tekan Biaya Publik!
Jakarta, Maret.id — Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyatakan penguatan otonomi digital dapat menjadi strategi masa depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia dalam keterangan resmi pada Sabtu (30/5/2026). Pernyataan tersebut menekankan bahwa transformasi digital harus diarahkan untuk menghasilkan layanan yang inklusif, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Otonomi Digital sebagai Strategi Pelayanan Publik
Teknologi informasi dipandang sebagai instrumen penting yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat dan mengubah paradigma pelayanan publik daerah dari birokrasi administratif konvensional ke model yang lebih terintegrasi dan partisipatif. Rahmadi menegaskan, “Teknologi harus mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi upaya menghadirkan pelayanan yang lebih responsif dan akuntabel.”
Transformasi digital juga dilihat sebagai alat untuk mempercepat birokrasi dan menurunkan biaya transaksi antara publik dan penyelenggara negara. Pendekatan ini menuntut perencanaan strategis sehingga investasi teknologi menghasilkan dampak nyata terhadap akses dan kualitas layanan.
Tantangan Implementasi di Tingkat Daerah
Rahmadi mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi otonomi digital, termasuk kesenjangan infrastruktur digital antarwilayah yang berpotensi memperlebar disparitas layanan. Kesenjangan ini mencakup akses internet, ketersediaan perangkat, dan kapasitas jaringan yang tidak merata antara pusat dan daerah.
Selain infrastruktur, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur menjadi hambatan signifikan yang memerlukan intervensi pelatihan dan pengembangan kompetensi. Tantangan lain yang disebutkan adalah ancaman keamanan data yang menuntut kerangka tata kelola data dan proteksi siber yang kuat.
Rahmadi juga menyoroti tumpang tindih sistem antara pemerintah pusat dan daerah serta resistensi birokrasi terhadap perubahan budaya kerja sebagai masalah struktural yang dapat menghambat integrasi layanan digital. Masalah tumpang tindih ini memerlukan koordinasi kebijakan dan interoperabilitas sistem antarlembaga untuk menghindari pemborosan anggaran dan layanan yang tidak sinkron.
Rekomendasi Kebijakan dan Integrasi Data
Ombudsman mendorong penguatan integrasi data antarinstansi sebagai langkah penting untuk menciptakan interoperabilitas dan mengurangi fragmentasi informasi publik. Peningkatan kapasitas aparatur melalui program pelatihan intensif serta pemerataan infrastruktur digital menjadi bagian dari rekomendasi agar seluruh daerah memiliki kesempatan yang setara dalam menghadirkan layanan publik modern.
Rahmadi menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat, tetapi sejauh mana pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat secara merata. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi layanan berbasis digital dianggap krusial untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Implikasi terhadap Tata Kelola dan Pencegahan Penyimpangan
Ketua Ombudsman RI periode 2016-2021 Amzulian Rifai menambahkan bahwa kualitas pelayanan publik mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan memiliki implikasi langsung terhadap praktik korupsi. Ia mengamati bahwa pelayanan publik yang baik umumnya berkorelasi dengan rendahnya praktik korupsi dan malaadministrasi dalam birokrasi.
Menurut Amzulian, digitalisasi layanan publik merupakan salah satu langkah strategis untuk meminimalisasi potensi penyimpangan dalam interaksi antara birokrasi dan masyarakat. “Kalau pelayanan publik baik, biasanya birokrasi juga baik dan penyelewengan rendah. Malaadministrasi sering menjadi pintu masuk korupsi,” ujarnya.
Perumusan kebijakan yang mengarah pada integrasi data, standar layanan minimum, dan mekanisme evaluasi publik dipandang sebagai prioritas yang mendukung efisiensi fiskal dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Implementasi yang efektif di lapangan akan menuntut sinergi antarpemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta, dan penguatan peran masyarakat sipil dalam pemantauan publik.
